Connect with us

Berita

” HARI INI,PRESIDEN DAN MENHAN AKAN TINJAU LAPANGAN DI KALTENG UNTUK “FOOD ESTATE”

Published

on

Jarrakposkalimantan.com – Dahnil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara Menteri Pertahanan memberikan penjelasan terkait program Food Estate yang digalakkan pemerintah.

Dahnil berbicara dan menyampaikan program tersebut dalam acara diskusi buku “Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji” yang berlangsung dan ditayangkan secara virtual, Selasa (7/7/2020).

“ Hari ini Kemenhan (kementerian pertahanan) memberikan tanggung jawab oleh presiden sebagai sektor terkemuka untuk menjamin food estate. Insya Allah hari Kamis Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meminta lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate ”.

Kawasan makanan ini akan menjadi logistik cadangan strategis untuk Indonesia yang akan dikirim oleh prajurit TNI, ”katanya.

Dahnil kemudian mengutip survei yang  ditulis dalam jurnal  The Economist tahun 2017. Saat itu, The Economist menulis negara-negara yang mempunyai ketahanan pangan yang stabil justru berasal dari kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan Asia dan Afrika, yang memang sejak awal itu mendorong pertumbuhan, kemudian industrialisasi, justru meninggalkan sektor pertanian.

Sedangkan Eropa dan Amerika, lanjut Dahnil, sekarang sudah mulai de-industrialisasi. Malah Eropa dan Amerika Utara mulai masuk ke ekonomi hijau dan sebagainya. Akhirnya, menurut dia, sektor pertanian mereka mendapat subsidi besar-besaran. Sehingga ramalan The Economist pada 2030 justru Eropa dan Amerika Utara justru punya ketahanan pangan yang kuat.

“Nah dalam perspektif itulah kita ingin mengubah ramalan itu. Sekarang era Covid-19, semuanya sadar betul ujung-ujungnya yang paling kita butuhkan adalah tempat tinggal dan pangan. Maka negara, dalam hal ini Presiden, Pak Menhan, merevitalisasi logistik kita, pangan kita melalui food estate itu. Itu kesadaran itu kemudian tumbuh di era Covid-19 ini secara baik,” katanya

Sebelumnya, Presiden memutuskan Kalteng sebagai kawasan food estate. Secara khusus, Presiden memerintahkan sejumlah menteri untuk menggarap food estate secara bersama-sama.

Menteri-menteri yang terpilih tersebut adalah Menhan Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Rencana Presiden ini diungkapkan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

“Telah diputuskan Bapak Presiden, tadinya ada 3 alternatif di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Diputuskan dipilih di Kalteng di eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial,” kata Basuki, Rabu (24/6/2020).

Ia menjelaskan, proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di wilayah Kalimantan Tengah diatas lahan seluas 165 ribu hektare. Di kawasan tersebut, Basuki menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektare, namun pihaknya kini masih fokus di area 165 ribu hektare.

Selama ini, lahan 165 ribu hektare tersebut sudah pernah dibuka sejak jaman pemerintahan Presiden  Soeharto pada era tahun 1980-an sebagai areal persawahan lahan gambut 1 juta hektar namun setelah era pak Harto tidak menjabat presiden areal tersebut menjadi areal tak terawat dengan baik. Inilah yang akan dijadikan food estate.

“Jadi di bagian pinggir Sungai Barito sebanyak 165 ribu hektare. Di sana ada 165 ribu hektare eks kawasan gambut PLG yang berupa aluvial. Potensi wilayahnya 295.500 hektare, namun yang sudah dicetak sawah dan sudah ada jaringan irigasinya seluas 165 ribu hektare,” ujar Basuki.

“Dengan menggerakkan BUMN yang akan menyiapkan sarana dan prasarananya, dan akan melibatkan prajurit TNI dalam mengolah areal persawahan tersebut maka Menhan diikutsertakan, karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer,” lanjutnya.

Sumber Berita Redaksi

Editor :Kurnia

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Enam Anggota DPRD Kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim Ke Kejaksaan Agung Beberapa Waktu Lalu

Published

on

By

SAMARINDA, JARRAKPOSKALIMANTAN.COM – Enam anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yang terjerat kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang merugikan keuangan negara hingga Rp85 Miliar kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kasus ini sebenarnya menjerat sembilan tersangka, tiga diantaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Kemudian Kaspul Anwar dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP.

Sedangkan enam lainnya adalah Andi Harun, Ipong Muchlissoni, Agus Tantomo, Herlan Agus Salim (Almarhum), Abdul Hamid, dan Herman Alkohol. Ironisnya, tiga tersangka tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan.

Andi Harun menjabat anggota DPRD Kaltim, Agus Tantomo menjabat Wakil Bupati Berau dan Ipong Muchlissoni menjabat Bupati Ponorogo.

Saat dikonfirmasi, Humas Kejati Kaltim, Muhammad Farid mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan kasus tersebut sudah inkracht.

“Itu kasus sudah lama, bisa jadi inkracht. Saya tidak menemukan berkasnya. Mungkin bisa ke Kejari Samarinda,” kata Faried yang menjabat Kasi Penkum Kejati Kaltim.

Humas Kejari Samarinda, Yudhi mengatakan, berdasarkan data penyidikan dan surat penyidikan itu dikeluarkan Kejati. Sedangkan kita (Kejari Samarinda) hanya menyidangkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Samarinda ini.

Namun, lanjut Yudhi, dari kode surat perintah penyidikan Kejari itu, perkara tersebut sudah inkracht. “Soal lain mohon dikonfirmasi ke Kejati melalui Pak Yudhi,” jelasnya.

Sayang saat akan dikonfirmasi ulang, Farid tidak lagi merespon beberapa panggilan media ini.

Editor: GR

Wartawan: Kurnia

Continue Reading

Berita

BPI KPNPA RI Dukung Kapolri Bersihkan Jenderal Bermasalah di Internal Polri

Published

on

By

TANGSEL- Jarrakposkalimantan-

Sikapi perihal Surat Jalan Djoko Tjandra, yang ada keterlibatannya dengan para Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bertindak indispliner, tentunya patut dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak

Atas kejadian tersebut, di tubuh  Polri sendiri melakukan bersih-bersih atas terungkapnya surat jalan, yang membuka tabir oknum Jenderal di Korps Bhayangkara yang mbalelo tersebut.

“Alhasil, surat jalan yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo sebagai momentum.

Agar Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri, terutama bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bermental bobrok dan nakal.

” Hal ini ditegaskan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, melalui Jarak News.com, Jum’at (17/7).

“Bersihkan para Jenderal bermental bobrok yang sekiranya mbalelo,” katanya, seraya menegaskan, “Marwah Polri itu harus dijaga. Jangan sampai para Jenderal kongkalikong dengan para koruptor,” dan Mafia Kasus  urainya.

“Jangan lupa, sembari proses berjalan, berikan kesempatan pada Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra,” dan harus sampai ke proses peradilan pidana , ujarnya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap, agar tidak adanya tebang pilih, dan usut dalangnya sampai tuntas”, tegas Tubagus Rahmad Sukendar.

Di akhir perbincangan, Tubagus Rahmad menegaskan, bahwa BPI KPNPA RI sebagai mitra Polri sangat mendukung sikap tegas Kapolri dengan mencopot Pati Polri yang terindikasi terlibat dalam penerbitan Surat Jalan Djoko Tjandra, sekaligus proses hukum pidana.

“Kami meminta Kabareskrim dan Kadiv Propam Polri , untuk tidak gentar melaksanakan perintah Kapolri.

Sudah saatnya Polri dibersihkan dari para Jenderal yang berinfiliasi dengan mafia hukum maupun ‘cukong taipan’, agar marwah Polri kembali dipercaya masyarakat sebagai Institusi Polri yang profesional dan berintegritas,”

Dan saat ini reputasi Polri sedang dipertaruhkan karena kepercayaan masyarakat akan menghilang kepada Polri bila Polri tidak dapat memberantas para oknum Polri yang telah menyalahgunakan kewenangan nya .

Perlu diketahui dan bukannya menjadi rahasia umum didaerah banyak cukong taipan yang menguasai para PJU Polri sehingga banyak terjadi Makelar Kasus di Jajaran Polri.

Ini yang harus di tuntaskan untuk bagaimana Polri bisa menjadi pioner lembaga negara dalam  Penegakkan Hukum di NKRI ,tandasnya. (Red)

Sumber Berita : Jarrak.News
Editor : Kurnia

Continue Reading

Berita

Overload Kapasitas,KEMENKUMHAM JAWA BARAT Memindahkan Sembilan Puluh Napi Di LP Se Jawa Barat Ke Nusakambangan

Published

on

By

JAWABARAT – Jarrakposkalimantan.com

Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jabar menuturkan, jumlah isi lapas dan rutan se-Jabar per tanggal 16 Juli 2020 sebanyak 20.267 orang.

Dan perinciannya sebagai berikut, Narapidana sebanyak 17.032 orang dan Tahanan sebanyak 3.235 orang.

Berdasarkan data diatas jumlah tersebut melebihi overload kapasitas maka dari itu kemenhukam Jawa Barat, memindahkan 90 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan(WBP).

Ke 90 narapidana tersebut,diambil di enam lembaga pamasyarakatan (lapas) se Jawa Barat,dan dipindahkan ke Nusakambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan pemindahan narapidana ini adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan meminamilasasi gangguan keamanan serta ketertiban lapas dan rutan se Jawa Barat.

Pemindahan  90 napi tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.05.08-810 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Kami mengusulkan 95 napi dan tahanan di Jawa Barat dipindahkan ke
Nusakambangan. Tetapi yang disetujui hanya 90 orang.

Dan sebanyak 5 napi belum bisa dipindahkan karena rekomendasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masih ada perkara lain.

Lima napi yang tidak jadi dipindahkan itu, tiga dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunungsindur, satu dari Lapas Kelas I Cirebon, dan 1 dari Rutan Bandung atau Rutan Kebonwaru.

Lapas Kelas I Cirebon diusulkan 24 orang pindah ke Nusakambangan, tetapi satu batal.Kemudian, dari Lapas Narkotika Gunung Sindur dari 16napi, tiga tidak dipindah.

Sedangkan dari Rutan Kelas I Bandung satu napi yang hendak dipindahkan batal berangkat,dikarenakan MAP(Masih ada perkara lain).

Adapun perincian ke 90 napi yang dipindahkan itu berasal dari enam lapas, antara lain:
Lapas Kelas I Cirebon sebanyak 23 orang, Lapas Kelas IIA Gintung Cirebon 12 orang, Lapas Kelas IIA Karawang 15 orang,
Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung 22 orang, Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur 13 orang, dan Lapas Kelas IIA Khusus Gunung Sindur 5 orang.

Sumber Berita : Redaksi
Editor : Kurnia

 

Continue Reading

Trending