Connect with us

Berita

Wabah Corona Menyerang Tidak Mengenal PP 99/2012

Published

on

JarrakposKalimantan.com | Mantan Menteri Kesehatan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) saat ini terbaring sakit di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Penyakit bawaan yang dideritanya selama menjalani masa tahanan diantaranya astma yang sudah lama diidapnya tiba-tiba kambuh pada Jumat (15/5).

 

Ibu Siti Fadilah sekarang sedang terbaring sakit batuk-batuk dan sesak nafas sejak Jumat kemarin. Padahal saat itu di Rutan Pondok Bambu sedang dilanda wabah Corona. Dengan rapid tes di temukan 25 orang positif corona. Kemudian hasi pemeriksaan selanjutnya bertambah menjadi 50 orang yang bereaksi Corona positif. Sehari kemudian diadakan tes swab. Sekarang mereka sedang menunggu hasil dari pemeriksaan, swab tes tersebut. Siti Fadilah juga ikut diperiksa tes swab dan sedang menunggu hasil pemeriksaan.

 

Beberapa orang napi yang sehat tapi sudah berusia tua atau lebih dari 60 tahun. Pihak Rutan pondok bambu melakukan tindakan antisipasi penyebaran Corona dengan menempatkan atau diberikan tahanan rumah di tempat tinggal masing-masing selama kondisi Rutan masih dalam zona merah penyebaran Corona. Tinggal bu Fadilah yang paling tua disini.

 

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Siti Fadilah tidak dirumahkan juga padahal sedang dalam keadaan sakit. Kenapa hanya bu Siti Fadilah yang  tidak di rumahkan? Padahal masa hukumannya juga tinggal 4 bulan lagi. Masa hukuman sudah dijalankan 2/3. Kerugian negara sudah di bayarkan. Dan usianya sudah mencapai 71 tahun dengan penyakit penyerta dan bawaan yang sangat rentan tertular Corona.

 

Siti Fadilah Siti Fadilah, walaupun dalam keadaan wabah seperti saat ini tidak dipulangkan mungkin dikarenakan Menteri Kesehatan RI 2004-2009 adalah sebagai tahanan tidak pidana korupsi, yang prosedur pembebasan bersyaratnya harus memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012.

 

Permasalahan hukum dan kemanusiaan timbul saat ini, apakah demi patuh aturan hukum harus mengorbankan jiwa manusia dan melanggar hak asasi manusia? Tindakan diskriminatif pihak Rutan dalam menangani ibu Siti Fadilah sudah melanggar hak asasi manusia.

 

Corona, tidak mengenal PP 99/2012, dan demi kemanusiaan, PP 99/2012 tentang syarat tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang mengatur mengenai remisi harus dikesampingkan.

 

Saat ini penyerabaran virus Corona sudah sangat cepat di rutan pondok bambu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menempatakan ibu siti fadillah untuk isolasi mandiri di rumah tempat tinggalnya.

 

Jika Pemerintah dalam menyikapi permasalahan para narapidana korupsi dalam wabah Corona ini khususnya untuk kasus Siti Fadilah, selalu merujuk PP 99/2012, maka sudah dipastikan PP 99/2012 ini dalam penerapannya sudah melanggar hak asasi manusia yang diatur secara universal yang diakui oleh PBB dan telah diakomodir didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

 

Dalam aturan lainnya pada Keputusan Presiden (Keppres) Kegawatan Kesehatan Masyarakat, seharusnya Ibu Siti Fadilah dievakuasi seperti narapidana lansia lainnya untuk mencegah tertularnya Corona di Rutan Pondok Bambu.

 

Saat ini sudah tidak ada petugas kesehatan di dalam penjara. Semua diliburkan? Bagaimana kalau ada yang sakit? Saat ini sudah ada 50 orang dinyatakan positif dan sebagian besar sudah dirujuk ke rumah-rumah sakit. Namun Sebagian Orang Dalam Pemantauan (ODP) masih berkeliaran di Rutan Salemba.

 

Ib Siti Fadilah tetap ada di dalam kamarnya seperti biasa kegiatannya, tidak berhenti menulis, baca Qur’an dan sholat. Dia tetap sabar,– pilihan Allah yang terbaik.

 

Saya sebagai pengacara sudah mengirimkan surat ke Menteri Hukum dan HAM yang ditembuskan ke Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen HAM,– tinggal menunggu jawaban dari Menteri Hukum dan HAM apakah berani merumahkan ibu Siti Fadilah dengan mengeyampingkan PP 99/2012 dengan alasan kemanusiaan. Kami berharap menteri dan jajaran segera mengambil sikap yang cepat dan tepat sebelum terlambat,– karena penyebaran Corona di dalam Rutan Pondok Bambu bisa saja merenggut nyawa manusia.

 

Ibu Siti Fadilah menolak di rujuk ke rumah sakit karena takut sakitnya malah bertambah. Rumah Sakit juga bukan untuk Orang Dalam Pemantauan (OPD). ODP seharusnya di isolasi secara mandiri. Ibu Siti Fadilah saat ini berstatus ODP, semestinya diisolasi mandiri di rumahnya bukan dibiarkan di Rutan yang telah menjadi zona merah.

 

Sumber : Dr. H. Achmad Cholidin, S.H.M.H (0812-84893469) adalah Pengacara Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)

Editor : IS

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Enam Anggota DPRD Kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim Ke Kejaksaan Agung Beberapa Waktu Lalu

Published

on

By

SAMARINDA, JARRAKPOSKALIMANTAN.COM – Enam anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yang terjerat kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang merugikan keuangan negara hingga Rp85 Miliar kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kasus ini sebenarnya menjerat sembilan tersangka, tiga diantaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Kemudian Kaspul Anwar dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP.

Sedangkan enam lainnya adalah Andi Harun, Ipong Muchlissoni, Agus Tantomo, Herlan Agus Salim (Almarhum), Abdul Hamid, dan Herman Alkohol. Ironisnya, tiga tersangka tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan.

Andi Harun menjabat anggota DPRD Kaltim, Agus Tantomo menjabat Wakil Bupati Berau dan Ipong Muchlissoni menjabat Bupati Ponorogo.

Saat dikonfirmasi, Humas Kejati Kaltim, Muhammad Farid mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan kasus tersebut sudah inkracht.

“Itu kasus sudah lama, bisa jadi inkracht. Saya tidak menemukan berkasnya. Mungkin bisa ke Kejari Samarinda,” kata Faried yang menjabat Kasi Penkum Kejati Kaltim.

Humas Kejari Samarinda, Yudhi mengatakan, berdasarkan data penyidikan dan surat penyidikan itu dikeluarkan Kejati. Sedangkan kita (Kejari Samarinda) hanya menyidangkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Samarinda ini.

Namun, lanjut Yudhi, dari kode surat perintah penyidikan Kejari itu, perkara tersebut sudah inkracht. “Soal lain mohon dikonfirmasi ke Kejati melalui Pak Yudhi,” jelasnya.

Sayang saat akan dikonfirmasi ulang, Farid tidak lagi merespon beberapa panggilan media ini.

Editor: GR

Wartawan: Kurnia

Continue Reading

Berita

BPI KPNPA RI Dukung Kapolri Bersihkan Jenderal Bermasalah di Internal Polri

Published

on

By

TANGSEL- Jarrakposkalimantan-

Sikapi perihal Surat Jalan Djoko Tjandra, yang ada keterlibatannya dengan para Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bertindak indispliner, tentunya patut dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak

Atas kejadian tersebut, di tubuh  Polri sendiri melakukan bersih-bersih atas terungkapnya surat jalan, yang membuka tabir oknum Jenderal di Korps Bhayangkara yang mbalelo tersebut.

“Alhasil, surat jalan yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo sebagai momentum.

Agar Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri, terutama bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bermental bobrok dan nakal.

” Hal ini ditegaskan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, melalui Jarak News.com, Jum’at (17/7).

“Bersihkan para Jenderal bermental bobrok yang sekiranya mbalelo,” katanya, seraya menegaskan, “Marwah Polri itu harus dijaga. Jangan sampai para Jenderal kongkalikong dengan para koruptor,” dan Mafia Kasus  urainya.

“Jangan lupa, sembari proses berjalan, berikan kesempatan pada Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra,” dan harus sampai ke proses peradilan pidana , ujarnya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap, agar tidak adanya tebang pilih, dan usut dalangnya sampai tuntas”, tegas Tubagus Rahmad Sukendar.

Di akhir perbincangan, Tubagus Rahmad menegaskan, bahwa BPI KPNPA RI sebagai mitra Polri sangat mendukung sikap tegas Kapolri dengan mencopot Pati Polri yang terindikasi terlibat dalam penerbitan Surat Jalan Djoko Tjandra, sekaligus proses hukum pidana.

“Kami meminta Kabareskrim dan Kadiv Propam Polri , untuk tidak gentar melaksanakan perintah Kapolri.

Sudah saatnya Polri dibersihkan dari para Jenderal yang berinfiliasi dengan mafia hukum maupun ‘cukong taipan’, agar marwah Polri kembali dipercaya masyarakat sebagai Institusi Polri yang profesional dan berintegritas,”

Dan saat ini reputasi Polri sedang dipertaruhkan karena kepercayaan masyarakat akan menghilang kepada Polri bila Polri tidak dapat memberantas para oknum Polri yang telah menyalahgunakan kewenangan nya .

Perlu diketahui dan bukannya menjadi rahasia umum didaerah banyak cukong taipan yang menguasai para PJU Polri sehingga banyak terjadi Makelar Kasus di Jajaran Polri.

Ini yang harus di tuntaskan untuk bagaimana Polri bisa menjadi pioner lembaga negara dalam  Penegakkan Hukum di NKRI ,tandasnya. (Red)

Sumber Berita : Jarrak.News
Editor : Kurnia

Continue Reading

Berita

Overload Kapasitas,KEMENKUMHAM JAWA BARAT Memindahkan Sembilan Puluh Napi Di LP Se Jawa Barat Ke Nusakambangan

Published

on

By

JAWABARAT – Jarrakposkalimantan.com

Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jabar menuturkan, jumlah isi lapas dan rutan se-Jabar per tanggal 16 Juli 2020 sebanyak 20.267 orang.

Dan perinciannya sebagai berikut, Narapidana sebanyak 17.032 orang dan Tahanan sebanyak 3.235 orang.

Berdasarkan data diatas jumlah tersebut melebihi overload kapasitas maka dari itu kemenhukam Jawa Barat, memindahkan 90 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan(WBP).

Ke 90 narapidana tersebut,diambil di enam lembaga pamasyarakatan (lapas) se Jawa Barat,dan dipindahkan ke Nusakambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan pemindahan narapidana ini adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan meminamilasasi gangguan keamanan serta ketertiban lapas dan rutan se Jawa Barat.

Pemindahan  90 napi tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.05.08-810 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Kami mengusulkan 95 napi dan tahanan di Jawa Barat dipindahkan ke
Nusakambangan. Tetapi yang disetujui hanya 90 orang.

Dan sebanyak 5 napi belum bisa dipindahkan karena rekomendasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masih ada perkara lain.

Lima napi yang tidak jadi dipindahkan itu, tiga dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunungsindur, satu dari Lapas Kelas I Cirebon, dan 1 dari Rutan Bandung atau Rutan Kebonwaru.

Lapas Kelas I Cirebon diusulkan 24 orang pindah ke Nusakambangan, tetapi satu batal.Kemudian, dari Lapas Narkotika Gunung Sindur dari 16napi, tiga tidak dipindah.

Sedangkan dari Rutan Kelas I Bandung satu napi yang hendak dipindahkan batal berangkat,dikarenakan MAP(Masih ada perkara lain).

Adapun perincian ke 90 napi yang dipindahkan itu berasal dari enam lapas, antara lain:
Lapas Kelas I Cirebon sebanyak 23 orang, Lapas Kelas IIA Gintung Cirebon 12 orang, Lapas Kelas IIA Karawang 15 orang,
Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung 22 orang, Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur 13 orang, dan Lapas Kelas IIA Khusus Gunung Sindur 5 orang.

Sumber Berita : Redaksi
Editor : Kurnia

 

Continue Reading

Trending