Connect with us

Berita

Di Tengah Pendemi Virus Korona/Covid-19 Cetak 600 T, Rizal Ramli Sebut Usulan Ngawur Bisa Timbul Inflasi Nilai Rupiah

Published

on

JarrakpisKalimantan.com | Mantan menteri Ekonomi Rizal Rami menganggap usulan untuk mencetak uang Rp 600 triliun sebagai stabilisasi ekonomi Indonesia di tengah masa pandemi Virus Corona, adalah usulan yang tidak berlandaskan teori ekonomi.

Ia pun sepakat ketika Gubernur BI menolak usulan yang sebelumnya disampaikan Badan Anggaran DPR tersebut.

Foto : Rizal Ramli

Rizal menyebut, pemcetakan rupiah dalam jumlah besar saat ini bukanlah keputusan yang tepat.
Ia justru bilang, jika kebijakan itu dilakukan, justru ekonomi Indonesia akan hancur

“DPR dan DPR_RI apa ndak malu ? Ketum Partai yg ngotot, masak mau mengorbankan partainya hanya untuk ambisi pribadi yg ngawur dan merusak ekonomi Indonesia? Cetak uang akan picu inflasi dan rontok-kan nilai Rupiah,” tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, dikutip Jarrak.id, Kamis (7/5/2020).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan usulan mencetak uang bukanlah kebijakan moneter yang tepat untuk menyikapi kondisi ekonomi saat ini.

“Ini mohon maaf, pandangan itu tidak sejalan dengan kebijakan moneter yang prudent. Mohon maaf nih, betul-betul mohon maaf. Jangan membingungkan masyarakat,” kata Perry di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Perry menyebutkan, peredaran dan pemusnahan uang kartal di masyarakat memiliki mekanismenya yang diatur dalam Undang-Undang (UU).

Hal itu berarti, BI tidak secara langsung, kata Perry, mencetak uang tanpa memperkirakan kebutuhan masyarakat dan hal lainnya.

“Itu bisa diukur berapa pertumbuhan ekonomi dan inflasi PDB (Produk Domestik Bruto). Misalnya PDB 5 persen dan inflasi 3 persen, maka pencetakan uang 8 persen dan ditambah stok 10 persen,” terang Perry.

Editor : IS

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Enam Anggota DPRD Kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim Ke Kejaksaan Agung Beberapa Waktu Lalu

Published

on

By

SAMARINDA, JARRAKPOSKALIMANTAN.COM – Enam anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yang terjerat kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang merugikan keuangan negara hingga Rp85 Miliar kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kasus ini sebenarnya menjerat sembilan tersangka, tiga diantaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Kemudian Kaspul Anwar dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP.

Sedangkan enam lainnya adalah Andi Harun, Ipong Muchlissoni, Agus Tantomo, Herlan Agus Salim (Almarhum), Abdul Hamid, dan Herman Alkohol. Ironisnya, tiga tersangka tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan.

Andi Harun menjabat anggota DPRD Kaltim, Agus Tantomo menjabat Wakil Bupati Berau dan Ipong Muchlissoni menjabat Bupati Ponorogo.

Saat dikonfirmasi, Humas Kejati Kaltim, Muhammad Farid mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan kasus tersebut sudah inkracht.

“Itu kasus sudah lama, bisa jadi inkracht. Saya tidak menemukan berkasnya. Mungkin bisa ke Kejari Samarinda,” kata Faried yang menjabat Kasi Penkum Kejati Kaltim.

Humas Kejari Samarinda, Yudhi mengatakan, berdasarkan data penyidikan dan surat penyidikan itu dikeluarkan Kejati. Sedangkan kita (Kejari Samarinda) hanya menyidangkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Samarinda ini.

Namun, lanjut Yudhi, dari kode surat perintah penyidikan Kejari itu, perkara tersebut sudah inkracht. “Soal lain mohon dikonfirmasi ke Kejati melalui Pak Yudhi,” jelasnya.

Sayang saat akan dikonfirmasi ulang, Farid tidak lagi merespon beberapa panggilan media ini.

Editor: GR

Wartawan: Kurnia

Continue Reading

Berita

BPI KPNPA RI Dukung Kapolri Bersihkan Jenderal Bermasalah di Internal Polri

Published

on

By

TANGSEL- Jarrakposkalimantan-

Sikapi perihal Surat Jalan Djoko Tjandra, yang ada keterlibatannya dengan para Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bertindak indispliner, tentunya patut dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak

Atas kejadian tersebut, di tubuh  Polri sendiri melakukan bersih-bersih atas terungkapnya surat jalan, yang membuka tabir oknum Jenderal di Korps Bhayangkara yang mbalelo tersebut.

“Alhasil, surat jalan yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo sebagai momentum.

Agar Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri, terutama bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bermental bobrok dan nakal.

” Hal ini ditegaskan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, melalui Jarak News.com, Jum’at (17/7).

“Bersihkan para Jenderal bermental bobrok yang sekiranya mbalelo,” katanya, seraya menegaskan, “Marwah Polri itu harus dijaga. Jangan sampai para Jenderal kongkalikong dengan para koruptor,” dan Mafia Kasus  urainya.

“Jangan lupa, sembari proses berjalan, berikan kesempatan pada Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra,” dan harus sampai ke proses peradilan pidana , ujarnya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap, agar tidak adanya tebang pilih, dan usut dalangnya sampai tuntas”, tegas Tubagus Rahmad Sukendar.

Di akhir perbincangan, Tubagus Rahmad menegaskan, bahwa BPI KPNPA RI sebagai mitra Polri sangat mendukung sikap tegas Kapolri dengan mencopot Pati Polri yang terindikasi terlibat dalam penerbitan Surat Jalan Djoko Tjandra, sekaligus proses hukum pidana.

“Kami meminta Kabareskrim dan Kadiv Propam Polri , untuk tidak gentar melaksanakan perintah Kapolri.

Sudah saatnya Polri dibersihkan dari para Jenderal yang berinfiliasi dengan mafia hukum maupun ‘cukong taipan’, agar marwah Polri kembali dipercaya masyarakat sebagai Institusi Polri yang profesional dan berintegritas,”

Dan saat ini reputasi Polri sedang dipertaruhkan karena kepercayaan masyarakat akan menghilang kepada Polri bila Polri tidak dapat memberantas para oknum Polri yang telah menyalahgunakan kewenangan nya .

Perlu diketahui dan bukannya menjadi rahasia umum didaerah banyak cukong taipan yang menguasai para PJU Polri sehingga banyak terjadi Makelar Kasus di Jajaran Polri.

Ini yang harus di tuntaskan untuk bagaimana Polri bisa menjadi pioner lembaga negara dalam  Penegakkan Hukum di NKRI ,tandasnya. (Red)

Sumber Berita : Jarrak.News
Editor : Kurnia

Continue Reading

Berita

Overload Kapasitas,KEMENKUMHAM JAWA BARAT Memindahkan Sembilan Puluh Napi Di LP Se Jawa Barat Ke Nusakambangan

Published

on

By

JAWABARAT – Jarrakposkalimantan.com

Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jabar menuturkan, jumlah isi lapas dan rutan se-Jabar per tanggal 16 Juli 2020 sebanyak 20.267 orang.

Dan perinciannya sebagai berikut, Narapidana sebanyak 17.032 orang dan Tahanan sebanyak 3.235 orang.

Berdasarkan data diatas jumlah tersebut melebihi overload kapasitas maka dari itu kemenhukam Jawa Barat, memindahkan 90 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan(WBP).

Ke 90 narapidana tersebut,diambil di enam lembaga pamasyarakatan (lapas) se Jawa Barat,dan dipindahkan ke Nusakambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan pemindahan narapidana ini adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan meminamilasasi gangguan keamanan serta ketertiban lapas dan rutan se Jawa Barat.

Pemindahan  90 napi tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.05.08-810 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Kami mengusulkan 95 napi dan tahanan di Jawa Barat dipindahkan ke
Nusakambangan. Tetapi yang disetujui hanya 90 orang.

Dan sebanyak 5 napi belum bisa dipindahkan karena rekomendasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masih ada perkara lain.

Lima napi yang tidak jadi dipindahkan itu, tiga dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunungsindur, satu dari Lapas Kelas I Cirebon, dan 1 dari Rutan Bandung atau Rutan Kebonwaru.

Lapas Kelas I Cirebon diusulkan 24 orang pindah ke Nusakambangan, tetapi satu batal.Kemudian, dari Lapas Narkotika Gunung Sindur dari 16napi, tiga tidak dipindah.

Sedangkan dari Rutan Kelas I Bandung satu napi yang hendak dipindahkan batal berangkat,dikarenakan MAP(Masih ada perkara lain).

Adapun perincian ke 90 napi yang dipindahkan itu berasal dari enam lapas, antara lain:
Lapas Kelas I Cirebon sebanyak 23 orang, Lapas Kelas IIA Gintung Cirebon 12 orang, Lapas Kelas IIA Karawang 15 orang,
Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung 22 orang, Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur 13 orang, dan Lapas Kelas IIA Khusus Gunung Sindur 5 orang.

Sumber Berita : Redaksi
Editor : Kurnia

 

Continue Reading

Trending