Connect with us

Berita

Tuntutan Hukuman Mati Untuk Koruptor BANSOS Bencana Ketua Umum BPI KPNPA RI Mendukung

Published

on

JarrakNews, JarrakposKalimantan.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia) Rahmad Sukendar S.Sos. SH, mendukung penuh tindakan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana alam termasuk dana penanganan wabah virus Corona atau Covid-19.

 

Menurutnya perbuatan itu jelas sudah menzalimi masyarakat banyak. Mungkin dengan hukuman mati itu para koruptor jera dan Indonesia bersih dari orang munafik yang tega menghalalkan semua cara. “Tidak hanya kepada Koruptor bercana saja namun kepada para  Koruptor lain pantas dan wajib  dihukum mati,” tegasnya, Rabu(6/5/20).

 

Dan hal ini sudah diatur dalam Pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang salah satunya jika dilakukan dalam keadaan bencana (Pasal 2 ayat (2) UU

 

Sementara Th Dewi Setyorini S.Psi MSi, Psikolog, mengatakan, tuntuan hukuman mati satu-satunya cara memenggal keserakahan. Ketika hukum spiritual tentang siksa neraka berubah jadi bahan candaan, materi jadi alat tebus memperpendek masa hukuman, penjara tak lagi menakutkan, maka hukuman mati layak diagendakan.

 

 

“Negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya. Hanya dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan,” kata Th Dewi Setyorini S.Psi MSi, Psikolog yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah, kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

 

 

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan virus Corona (Covid-19). Bagi siapa pun yang melakukan korupsi saat bencana Covid-19 ancamannya pidana mati.

 

Dalam rapat kerja dengan Komis III DPR, Rabu (29/4/2020), Firli berbicara tentang rawannya penanganan Corona dari segi anggaran. “Rawannya adalah kita tahu penanganan Covid ini melibatkan 542 pemda kabupaten, kota, provinsi Dan dalam waktu yang sama, 270 daerah akan Pilkada. Dari 542 yang alokasikan dana untuk penanganan Covid-19, tidak semuanya terpapar Covid-19,” kata Firli Bahuri ketika itu.

 

Menurut Th Dewi Setyorini, tuntutan hukuman mati mengemuka setelah hukuman jenis apa pun tidak kunjung membuat mereka jera. “Jangankan penjara, keadilan mampu mereka beli. Hukum bukan lagi seseram algojo menggetarkan. Laksana penyakit kronis, korupsi susah sembuh kecuali kematian,” kata Dewi Setyorini dengan gemas.

 

Dikatakan, negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya. Hanya dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan.

 

“Negara harus bertindak tepat disertai kebijaksanaan, kejujuran dan kehati-hatian atau terpaksa harus membebaskan orang-orang yang datang hanya menaburkan benih-benih kejahatan. Tanggung jawab negara adalah menegakkan keteraturan untuk mengatasi masalah internal yang terancam oleh keberadaan orang-orang jahat,” kata Dewi Setyorini.

 

Dalam kesempatan yang sama Ketum BPI KPNPA RI Rahmad Sukendar mengatakan, hukuman mati satu-satunya jalan untuk memantik rasa takut agar keadilan kembali menemukan jalannya, kedamaian mekar lagi tak peduli bagaimana penilaian atas keputusan negara, karena masa depanlah wasit teradil yang bisa menghargai upaya negara saat ini.

 

“Kalau pun orang-orang pada masa depan tidak memahami apa yang dilakukan saat ini dan lupa bahwa negara perlu bersikap keras agar warganya tunduk dan penurut sebagaimana diperintahkan hukum. Benih-benih kejahatan harus ditumpas tanpa kebencian terhadap si jahat sebelum mereka mengakar dan bertumbuh,” tegas Rahmad Sukendar

 

 

Menurut Rahmad Sukendar sebagai Ketua KPK  Firli Bahuri berdiri di garda terdepan menghela gerbong para ksatria keadilan di KPK RI menyempurnakan dharma bhaktinya untuk memonitor, menyeleksi, memangkas kendali korupsi, memenjarakan dan menuntut mati para bandit korupsi atas nama negara, tanpa kecuali. Siapa saja bertindak curang, menggagahi dana bencana pandemi Covid-19, menghadapi risiko penggal nyawa.

 

“Ia terpilih karena teruji. Hadir karena integritasnya. Berdiri di baris depan karena ketidak berpihakannya. Takdirnya hanyalah memastikan tidak sepeserpun duit negara tercecer selagi Indonesia menyisiri jalan setapak lolos dari kutukan Covid 19. Ia tegak perkasa meski puting beliung kritik menuntutnya menyerah. Ia bertahan meski komunitas musuhnya mempertanyakan komitmennya. Ia bergeming dalam hening dan tetap melangkah dalam kepasrahan pada KeIlahian Tuhan Pencipta Alam Semesta,” kata Rahmad Sukendar

 

Menurut Rahmad Sukendar  inilah kesempatan Firli membuktikan diri sebagai pemimpin tegar menghadapi badai, bersedia menjadi teladan dan memimpin dalam keotentikan diri sebagai pemimpin. “Indonesia butuh daya dorong lewat pemimpin kategori semacam ini untuk menjadi bangsa besar,” katanya.

 

Dikatakan, peperangan KPK melawan bandit dana bencana salah satu jaminan tegaknya NKRI. “Di tangan Firli Bahuri, tongkat komando terjulur ke atas melibas penyalahgunaan wewenang. Di pundaknya tersemat tanggung jawab memenangkan pertempuran, memulihkan harkat dan martabat sebuah negara berdaulat. Menyucikan kembali jatidiri Indonesia, menjunjung tinggi keberadaan rakyat kecil sebagai penanda bangsa berbudi mulia,” tandas Rahmad Sukendar dan ketum BPI KPNPA RI bersama jajaran di 34 Provinsi siap dan akan menjadi Garda Terdepan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia , lawan dan sikat habis Koruptor.

 

Editor : IS

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Enam Anggota DPRD Kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim Ke Kejaksaan Agung Beberapa Waktu Lalu

Published

on

By

SAMARINDA, JARRAKPOSKALIMANTAN.COM – Enam anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yang terjerat kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang merugikan keuangan negara hingga Rp85 Miliar kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kasus ini sebenarnya menjerat sembilan tersangka, tiga diantaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Kemudian Kaspul Anwar dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP.

Sedangkan enam lainnya adalah Andi Harun, Ipong Muchlissoni, Agus Tantomo, Herlan Agus Salim (Almarhum), Abdul Hamid, dan Herman Alkohol. Ironisnya, tiga tersangka tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan.

Andi Harun menjabat anggota DPRD Kaltim, Agus Tantomo menjabat Wakil Bupati Berau dan Ipong Muchlissoni menjabat Bupati Ponorogo.

Saat dikonfirmasi, Humas Kejati Kaltim, Muhammad Farid mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan kasus tersebut sudah inkracht.

“Itu kasus sudah lama, bisa jadi inkracht. Saya tidak menemukan berkasnya. Mungkin bisa ke Kejari Samarinda,” kata Faried yang menjabat Kasi Penkum Kejati Kaltim.

Humas Kejari Samarinda, Yudhi mengatakan, berdasarkan data penyidikan dan surat penyidikan itu dikeluarkan Kejati. Sedangkan kita (Kejari Samarinda) hanya menyidangkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Samarinda ini.

Namun, lanjut Yudhi, dari kode surat perintah penyidikan Kejari itu, perkara tersebut sudah inkracht. “Soal lain mohon dikonfirmasi ke Kejati melalui Pak Yudhi,” jelasnya.

Sayang saat akan dikonfirmasi ulang, Farid tidak lagi merespon beberapa panggilan media ini.

Editor: GR

Wartawan: Kurnia

Continue Reading

Berita

BPI KPNPA RI Dukung Kapolri Bersihkan Jenderal Bermasalah di Internal Polri

Published

on

By

TANGSEL- Jarrakposkalimantan-

Sikapi perihal Surat Jalan Djoko Tjandra, yang ada keterlibatannya dengan para Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bertindak indispliner, tentunya patut dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak

Atas kejadian tersebut, di tubuh  Polri sendiri melakukan bersih-bersih atas terungkapnya surat jalan, yang membuka tabir oknum Jenderal di Korps Bhayangkara yang mbalelo tersebut.

“Alhasil, surat jalan yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo sebagai momentum.

Agar Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri, terutama bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bermental bobrok dan nakal.

” Hal ini ditegaskan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, melalui Jarak News.com, Jum’at (17/7).

“Bersihkan para Jenderal bermental bobrok yang sekiranya mbalelo,” katanya, seraya menegaskan, “Marwah Polri itu harus dijaga. Jangan sampai para Jenderal kongkalikong dengan para koruptor,” dan Mafia Kasus  urainya.

“Jangan lupa, sembari proses berjalan, berikan kesempatan pada Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra,” dan harus sampai ke proses peradilan pidana , ujarnya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap, agar tidak adanya tebang pilih, dan usut dalangnya sampai tuntas”, tegas Tubagus Rahmad Sukendar.

Di akhir perbincangan, Tubagus Rahmad menegaskan, bahwa BPI KPNPA RI sebagai mitra Polri sangat mendukung sikap tegas Kapolri dengan mencopot Pati Polri yang terindikasi terlibat dalam penerbitan Surat Jalan Djoko Tjandra, sekaligus proses hukum pidana.

“Kami meminta Kabareskrim dan Kadiv Propam Polri , untuk tidak gentar melaksanakan perintah Kapolri.

Sudah saatnya Polri dibersihkan dari para Jenderal yang berinfiliasi dengan mafia hukum maupun ‘cukong taipan’, agar marwah Polri kembali dipercaya masyarakat sebagai Institusi Polri yang profesional dan berintegritas,”

Dan saat ini reputasi Polri sedang dipertaruhkan karena kepercayaan masyarakat akan menghilang kepada Polri bila Polri tidak dapat memberantas para oknum Polri yang telah menyalahgunakan kewenangan nya .

Perlu diketahui dan bukannya menjadi rahasia umum didaerah banyak cukong taipan yang menguasai para PJU Polri sehingga banyak terjadi Makelar Kasus di Jajaran Polri.

Ini yang harus di tuntaskan untuk bagaimana Polri bisa menjadi pioner lembaga negara dalam  Penegakkan Hukum di NKRI ,tandasnya. (Red)

Sumber Berita : Jarrak.News
Editor : Kurnia

Continue Reading

Berita

Overload Kapasitas,KEMENKUMHAM JAWA BARAT Memindahkan Sembilan Puluh Napi Di LP Se Jawa Barat Ke Nusakambangan

Published

on

By

JAWABARAT – Jarrakposkalimantan.com

Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jabar menuturkan, jumlah isi lapas dan rutan se-Jabar per tanggal 16 Juli 2020 sebanyak 20.267 orang.

Dan perinciannya sebagai berikut, Narapidana sebanyak 17.032 orang dan Tahanan sebanyak 3.235 orang.

Berdasarkan data diatas jumlah tersebut melebihi overload kapasitas maka dari itu kemenhukam Jawa Barat, memindahkan 90 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan(WBP).

Ke 90 narapidana tersebut,diambil di enam lembaga pamasyarakatan (lapas) se Jawa Barat,dan dipindahkan ke Nusakambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan pemindahan narapidana ini adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan meminamilasasi gangguan keamanan serta ketertiban lapas dan rutan se Jawa Barat.

Pemindahan  90 napi tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.05.08-810 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Kami mengusulkan 95 napi dan tahanan di Jawa Barat dipindahkan ke
Nusakambangan. Tetapi yang disetujui hanya 90 orang.

Dan sebanyak 5 napi belum bisa dipindahkan karena rekomendasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masih ada perkara lain.

Lima napi yang tidak jadi dipindahkan itu, tiga dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunungsindur, satu dari Lapas Kelas I Cirebon, dan 1 dari Rutan Bandung atau Rutan Kebonwaru.

Lapas Kelas I Cirebon diusulkan 24 orang pindah ke Nusakambangan, tetapi satu batal.Kemudian, dari Lapas Narkotika Gunung Sindur dari 16napi, tiga tidak dipindah.

Sedangkan dari Rutan Kelas I Bandung satu napi yang hendak dipindahkan batal berangkat,dikarenakan MAP(Masih ada perkara lain).

Adapun perincian ke 90 napi yang dipindahkan itu berasal dari enam lapas, antara lain:
Lapas Kelas I Cirebon sebanyak 23 orang, Lapas Kelas IIA Gintung Cirebon 12 orang, Lapas Kelas IIA Karawang 15 orang,
Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung 22 orang, Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur 13 orang, dan Lapas Kelas IIA Khusus Gunung Sindur 5 orang.

Sumber Berita : Redaksi
Editor : Kurnia

 

Continue Reading

Trending