Connect with us

Berita

SURAT KEPADA KETUA KPK FIRLI BAHURI DARI OC .KALIGIS

Published

on

Jarrakposkalimantan.com |Pada saat konfrensi pers kini KPK memamerkan tersangka, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan alasan di balik sikap itu salah satunya membuat efek jera.

pernyataan Firli disampaikan untuk menjawab dari Anggota Komisi III Arsul Sani pada saat rapat di DPR RI, Rabu (29/4/2020) lalu.
“Itu hanyalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus pelajaran bahwa tersangkanya bisa membuat efek jera,” kata Firli.

Walau ia menerima saran dari Arsul. Firli tetap menegaskan bahwa KPK tidak bermaksud mempertontonkan tersangka ke publik.
“Karena pada prinsipnya pada press rilis kemarin mereka membelakangi, tidak ditampilkan mukanya,” ujar Firli.

Firli berharap tidak ada lagi para tersangka yang masih bisa bergaya di depan kamera awak media, semisal melambaikan tangan ketika mereka disorot. Dengan adanya efek jera tersebut.
“Dan mohon maaf pak, kami juga tidak ingin tersangka dadah-dadah, ndak ada pak. Dulu kan ada pak, disuruh dadah-dadah gitu kan, nah kita ndak,” kata Firli.

Sebelumnya sudah diingatkan oleh Arsul soal adanya asas praduga tidak bersalah terkait memamerkan para tersangka. Namun, Namun Firli tetap memastikan bahwa kebijakan tersebut yang kini masih akan terus dipertahankan oleh KPK.
“Kita ingin mengubah perilaku kita dari hal yg buruk menjadi hal yang baik. Itu dasar pemikirannya, mohon maaf kalau seandainya keliru. Tapi sementara yang diambil KPK dengan sikap seperti itu,” kata Firli.

Arsul Sani sebelumnya pernah mengkritisi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi era kepemimpinan Firli yang memamerkan tersangka saat konferensi pers, tetapi pada era sebelumnya hal tersebut belum pernah dilakukan.
Menurut Arsul, memajang tersangka seperti halnya yang kerap dilakukan kepolisian saat rilis berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah. Ia pun mengingatkan hal tersebut langsung kepada Filri dalam rapat dengan Komisi III.
“Hanya catatan saja mohon maaf, dalam terkait kehadiran tersangka, itu buat saya ada catatannya karena menimbulkan pertanyaan bukankah itu, dalam tanda kutip melanggar asas
presumption of innocence?. Sistem peradilan pidana kita bersandar pada asas praduga tak bersalah bukan praduga bersalah,” kata Arsul.

kaitan dengan teguran dari Anggota DPR RI komisi III Asrul Sani kepada Ketua KPK Firli, Prof. Oc. Kaligis merespon akan hal tersebut dan seperti biasanya beliau menulis surat dan ditujukan kepada Ketua KPK Firli Bahuri seperti yang diterima dari awak media Jarrakposkalbar.com sebagai berikut :

Sukamiskin, Minggu 3 Mei 2020.
Kepada Yang terhormat Ketua Komisioner KPK Bapak Jendral Pol. Firly Bahuri dan para wakil Komisioner KPK yang saya hormati.
Dengan segala Hormat.

Di Medsos saya membaca betapa para tersangka KPK dibawah pimpinan bapak diambil gambarnya menghadap belakang disertai komentar Bapak sebagai berikut. Hal tersebut dilakukan biar para tersangka dipermalukan sampai ke isteri, anak-

anaknya, kerabatnya dan semua handai tolannya, termasuk rekan usaha para tersangka.

Diberitakan sebagai tersangka saja di Medsos sudah merupakan penyiksaan, penderitaan tersendiri bagi tersangka.

Apalagi terkadang perbuatan tersangka sama sekali tidak diketahui sang isteri.

Seorang Pengusaha, yang bukan pegawai negeri, bila mendapat bantuan dari seorang Pejabat, pasti mengucapkan terima kasih melalui upeti yang bahasa hukumnya disebut gratifikasi. Sudah sejak zaman Majapahit, upeti menjadi kebiasaan, terbilang Hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia.

Banyak tersangka dengan label koruptor, tidak pernah merampok uang Negara. Contohnya: Pasal 21 Undang Undang tipikor, mengenai menghalang halangi penyidikan. Apakah advokat Lucas, Fredrich Yunadi, Dokter Bimanesh, merampok uang Negara atau merugikan Negara? Tentu sama sekali tidak.

Uang THR untuk mudik Lebaran, menyebabkan saya divonis 10 tahun. Padahal dari berkas perkara otak pemberian uang THR adalah Panitera diberikan setelah perkara saya dikalahkan. Uang THR mana diberikan tanpa diminta Hakim Tripeni, tanpa saya ketahui sama sekali . Saya bukan OTT. Tak satu barang buktipun yang disita dari saya. Sekalipun demikian seumur hidup saya, bila ada berita mengenai koruptor, nama saya selalu dikait-kaitkan. Semua yang OTT diputus hanya diantara 1 sampai 3 tahun. Saya 10 tahun karena memang saya sudah sejak semula menjadi target KPK. Yang merasakan ketidak adilan, bukan Medsos, yang sering menggiring opinii tetapi saya sendiri.

Seandainya Hukum itu berlaku tidak secara tebang Pilih banyak oknum KPK yang perkaranya sudah P-21 seharusnya sudah dipenjarakan. Mereka adalah Bibit-Chandra Hamzah, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Novel Baswedan si pembunuh dalam Kasus Burung Walet Di Bengkulu. Prof. Denny pun kalau mengikuti acara yang berlaku di KPK, ketika gelar perkara menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah tersangka Korupsi, kasusnya sudah harus diperiksa. Prof. Denny sudah seharusnya diadili. Mengapa penegakkan Hukum dilakukan secara tebang Pilih tanpa KPK bisa berbuat apa-apa?

Sebaliknya yang menjadi sasaran dalam kasus korupsi yang menimpa seseorang, harus juga menjadi bagian penderitaan seluruh keluarga dan kerabat? Adilkah? Jelas tidak sama sekali.

Beberapa kali saya mengajar di Sespim, Sespati Dan kemudian berubah nama jadi Sespimti Kepolisian. Ketika membahas KUHAP dengan azas Presumption of Innosense, Azas praduga tak bersalah, meninggalkan azas presumption of guilt peninggalan HIR Belanda, semua siswa polisi sependapat. Dasar Hukum KUHAP adalah pancasila dimana harkat, martabat Manusia di Junjung Tinggi. Semua Hukum International mengenai Hak azasi Manusia mengakui azas praduga tak bersalah. Bahkan Berita mengenai tersangka baru sah setelah Hakim menyatakan bahwa sidang dibuka Dan terbuka untuk umum. Bukan Sebelumnya.
sebagaimana terjadi sekarang Di Peradilan Indonesia. Pelanggaran terhadap azas ini merupakan pelanggaran HAM. Mandela Rules. ICCPR, Paris Convention yang dikenal sebagai Dedaration of Human Right yang juga diakui Indonesia sebagai Negara anggota, mengerti bahwa torture/penyiksaan dałam bentuk Berita medsos merupakan pelanggaran HAM.

Pembinaan Warga binaan untuk kembali kemasyarakat atau untuk diterima Masyarakat, karena label koruptor kakap yang disandang warga binaan yang bebas Menyebabkan mereka akan sulit menyusaikan diri dan diterima Masyarakat. Termasuk anak anak para warga binaan, yang mungkin sama sekali tidak mengerti apa artinya Korupsi. Apalagi bagi anak seorang swasta yang ayahnya tidak tidak pernah merampok uang Negara.

Perlakuan mempermalukan secara berkelebihan seperti apa yang dianut oleh Bapak, Mohon maaf kalau saya katakan adalah bukan perbuatan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila yang sangat menjunjung Tinggi harkat dan marłabat Manusia.

Saya tidak akan membela diri saya. Silahkan Iihat dałam berkas saya. Semua kesaksian yang menguntungkan saya tidak dipertimbangkan karena saya memang target KPK yang dendam, karena saya sampai detik ini sering membongkar Korupsi oknum oknum KPK yang tetap saya lakukan melalui buku buku yang saya terbitkan di lapas, demi penegakkan Hukum yang tidak tebang Pilih.

Tanpa Berita Medsos yang mempermalukan saya, saya sudah cukup menderita. Kantor saya yang berjumlah kurang lebih 150 orang, bubar. Rata rata mereka lulus S2 dan LLM yang saya sekolahkan atas biaya sendiri di Indonesia, di Amerika, Inggris, Belanda dan Australia, Bahkan diantara Mereka ada yang telah berhasil menyandang gelar Doktor Hukum. Rekening saya diblokir untuk beberapa waktu, menyebabkan saya harus menjual beberapa rumah saya untuk biaya kehidupan saya. Belum lagi saya dan keluarga saya harus membaca berita berita miring mengenai diri saya. Waktu mengajar saya antara lain di Lemhanas, Sespimti, di beberapa Fakultas Hukum program doktor, menguji S3, membimbing para calon Doktor Hukum, berhenti total. Berapa banyak ex. OC.KaIigis yang sangat berhasil kariernya sebagai advokat. Kantor saya adalah tempat penampungan Sarjana Hukum yang Baru lulus. Mereka terdiri dari anak anak polisi, Jaksa, Hakim, anak desa dari seluruh Indonesia.

Didalam karier saya sebagai advokat saya membela Pak Harto, Pak Habibie, dari para konglomerat sampai ke si miskin. Polisi dalam Kasus Trisakti Dan mendampingi beberapa jendral polisi dala

m Kasus penyerbuan kantor PDIP yang dikenal sebagai tragedi 27 Juli 1996 . Dan masih banyak kegiatan Hukum saya yang positip didalam dan diluar negeri.

Akhir kata. Saya doakan semoga diantara keluarga para komisioner, terhindar dari musibah dijadikan tersangka Korupsi. Penganiayaan lahir bathin sungguh merupakan. Beban berat seumur hidup yang mungkin tidak di rasakan oleh Para Komisioner yang lagi asyik menyandang kekuasaan.
Hormat saya

Prof. Oc. Kaligis

 

Wartawan : Effendi

Editor: IS

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Enam Anggota DPRD Kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim Ke Kejaksaan Agung Beberapa Waktu Lalu

Published

on

By

SAMARINDA, JARRAKPOSKALIMANTAN.COM – Enam anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yang terjerat kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang merugikan keuangan negara hingga Rp85 Miliar kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kasus ini sebenarnya menjerat sembilan tersangka, tiga diantaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Kemudian Kaspul Anwar dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP.

Sedangkan enam lainnya adalah Andi Harun, Ipong Muchlissoni, Agus Tantomo, Herlan Agus Salim (Almarhum), Abdul Hamid, dan Herman Alkohol. Ironisnya, tiga tersangka tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan.

Andi Harun menjabat anggota DPRD Kaltim, Agus Tantomo menjabat Wakil Bupati Berau dan Ipong Muchlissoni menjabat Bupati Ponorogo.

Saat dikonfirmasi, Humas Kejati Kaltim, Muhammad Farid mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan kasus tersebut sudah inkracht.

“Itu kasus sudah lama, bisa jadi inkracht. Saya tidak menemukan berkasnya. Mungkin bisa ke Kejari Samarinda,” kata Faried yang menjabat Kasi Penkum Kejati Kaltim.

Humas Kejari Samarinda, Yudhi mengatakan, berdasarkan data penyidikan dan surat penyidikan itu dikeluarkan Kejati. Sedangkan kita (Kejari Samarinda) hanya menyidangkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Samarinda ini.

Namun, lanjut Yudhi, dari kode surat perintah penyidikan Kejari itu, perkara tersebut sudah inkracht. “Soal lain mohon dikonfirmasi ke Kejati melalui Pak Yudhi,” jelasnya.

Sayang saat akan dikonfirmasi ulang, Farid tidak lagi merespon beberapa panggilan media ini.

Editor: GR

Wartawan: Kurnia

Continue Reading

Berita

BPI KPNPA RI Dukung Kapolri Bersihkan Jenderal Bermasalah di Internal Polri

Published

on

By

TANGSEL- Jarrakposkalimantan-

Sikapi perihal Surat Jalan Djoko Tjandra, yang ada keterlibatannya dengan para Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bertindak indispliner, tentunya patut dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak

Atas kejadian tersebut, di tubuh  Polri sendiri melakukan bersih-bersih atas terungkapnya surat jalan, yang membuka tabir oknum Jenderal di Korps Bhayangkara yang mbalelo tersebut.

“Alhasil, surat jalan yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo sebagai momentum.

Agar Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri, terutama bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bermental bobrok dan nakal.

” Hal ini ditegaskan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, melalui Jarak News.com, Jum’at (17/7).

“Bersihkan para Jenderal bermental bobrok yang sekiranya mbalelo,” katanya, seraya menegaskan, “Marwah Polri itu harus dijaga. Jangan sampai para Jenderal kongkalikong dengan para koruptor,” dan Mafia Kasus  urainya.

“Jangan lupa, sembari proses berjalan, berikan kesempatan pada Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra,” dan harus sampai ke proses peradilan pidana , ujarnya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap, agar tidak adanya tebang pilih, dan usut dalangnya sampai tuntas”, tegas Tubagus Rahmad Sukendar.

Di akhir perbincangan, Tubagus Rahmad menegaskan, bahwa BPI KPNPA RI sebagai mitra Polri sangat mendukung sikap tegas Kapolri dengan mencopot Pati Polri yang terindikasi terlibat dalam penerbitan Surat Jalan Djoko Tjandra, sekaligus proses hukum pidana.

“Kami meminta Kabareskrim dan Kadiv Propam Polri , untuk tidak gentar melaksanakan perintah Kapolri.

Sudah saatnya Polri dibersihkan dari para Jenderal yang berinfiliasi dengan mafia hukum maupun ‘cukong taipan’, agar marwah Polri kembali dipercaya masyarakat sebagai Institusi Polri yang profesional dan berintegritas,”

Dan saat ini reputasi Polri sedang dipertaruhkan karena kepercayaan masyarakat akan menghilang kepada Polri bila Polri tidak dapat memberantas para oknum Polri yang telah menyalahgunakan kewenangan nya .

Perlu diketahui dan bukannya menjadi rahasia umum didaerah banyak cukong taipan yang menguasai para PJU Polri sehingga banyak terjadi Makelar Kasus di Jajaran Polri.

Ini yang harus di tuntaskan untuk bagaimana Polri bisa menjadi pioner lembaga negara dalam  Penegakkan Hukum di NKRI ,tandasnya. (Red)

Sumber Berita : Jarrak.News
Editor : Kurnia

Continue Reading

Berita

Overload Kapasitas,KEMENKUMHAM JAWA BARAT Memindahkan Sembilan Puluh Napi Di LP Se Jawa Barat Ke Nusakambangan

Published

on

By

JAWABARAT – Jarrakposkalimantan.com

Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jabar menuturkan, jumlah isi lapas dan rutan se-Jabar per tanggal 16 Juli 2020 sebanyak 20.267 orang.

Dan perinciannya sebagai berikut, Narapidana sebanyak 17.032 orang dan Tahanan sebanyak 3.235 orang.

Berdasarkan data diatas jumlah tersebut melebihi overload kapasitas maka dari itu kemenhukam Jawa Barat, memindahkan 90 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan(WBP).

Ke 90 narapidana tersebut,diambil di enam lembaga pamasyarakatan (lapas) se Jawa Barat,dan dipindahkan ke Nusakambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan pemindahan narapidana ini adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan meminamilasasi gangguan keamanan serta ketertiban lapas dan rutan se Jawa Barat.

Pemindahan  90 napi tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.05.08-810 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Kami mengusulkan 95 napi dan tahanan di Jawa Barat dipindahkan ke
Nusakambangan. Tetapi yang disetujui hanya 90 orang.

Dan sebanyak 5 napi belum bisa dipindahkan karena rekomendasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masih ada perkara lain.

Lima napi yang tidak jadi dipindahkan itu, tiga dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunungsindur, satu dari Lapas Kelas I Cirebon, dan 1 dari Rutan Bandung atau Rutan Kebonwaru.

Lapas Kelas I Cirebon diusulkan 24 orang pindah ke Nusakambangan, tetapi satu batal.Kemudian, dari Lapas Narkotika Gunung Sindur dari 16napi, tiga tidak dipindah.

Sedangkan dari Rutan Kelas I Bandung satu napi yang hendak dipindahkan batal berangkat,dikarenakan MAP(Masih ada perkara lain).

Adapun perincian ke 90 napi yang dipindahkan itu berasal dari enam lapas, antara lain:
Lapas Kelas I Cirebon sebanyak 23 orang, Lapas Kelas IIA Gintung Cirebon 12 orang, Lapas Kelas IIA Karawang 15 orang,
Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung 22 orang, Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur 13 orang, dan Lapas Kelas IIA Khusus Gunung Sindur 5 orang.

Sumber Berita : Redaksi
Editor : Kurnia

 

Continue Reading

Trending