Connect with us

Berita

TENTANG BERITA RAVIO PATRA DAN PUTUSAN ROMY. ATAS PENANGKAPAN AKTIVIS DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT.

Published

on

www.jarrakposkalimantan.com | Yang dikatakan prof.Oc Kaligis tentang aparat Kepolisian atas penangkapan aktivis Ravio Patra.

 

Atas penangkapan ini agar menjadi suatu pembelajaran bagi aparat Kepolisian agar terus mendalami kasusnya dan mengumpulkan banyak bukti untuk menangkap seseorang sampai bukti yang kuat, sebab itu adalah wewenang dari pihak penyidik.

 

Ravio ditangkap aparat kepolisian karena di duga melakukan mengirim pesan yang berisi penghasutan untuk melakukan kekerasan dengan aplikasi WhatsApp melalui akunnya. Dari pengakuan Ravio bahwa aplikasi WhatsApp nya telah di retas.

 

Akhirnya Ravio dilepas oleh pihak kepolisian dan statusnya masih sebagai saksi. handphone milik Ravio yang maaih menjadi barang bukti masih di laboratorium Forensik dan masih di selidiki.

Prof . Oc. Kaligis seperti biasa mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Kominfo yang diterima oleh redaksi jarrakposkalimantan.com sebagai berikut:

 

Sukamiskin Sabtu 25 April 2020.

 

Hal.: Kebebasan Berpendapat. Berita Ravio Patra Dan Putusan Romy.

Kompas adalah kaki tangan KPK nya Saut Situmorang, Novel Baswedan dkk sebelum era

Ketua KPK Firli Bahuri dkk.

 

Kepada Yang terhormat Bapak Menteri Kominfo Bapak Jonny G. Plate.

 

Dengan Hormat

Hari ini 25-4-2020 dihalaman 3 Harian Koran Kompas saya membaca Kasus Ravio Patra yang oleh Harian Kompas diberitakan dibawah judul Kebebasan Berpendapat.

Berita Itu bagi saya cukup menarik.. Setelah saya membaca Berita itu saya mengetahui bahwa alasan polisi memeriksa adalah karena Berita hoax yang membenarkan orang boleh menjarah. Hoax itu sampai ke publik disebabkan adanya orang ketiga diluar pengetahuan Ravio Patra meretas, sehingga berita hoax tersebut menyebar ke publik. Kompas menyimpulkan Penahanan 24 Jam Ravio Patra mengancam kebebasan berpendapat, sekaligus menuduh polisi sebagai berikut: bahwa Pemeriksaan polisi atas penyebaran berita hoax tersebut merupakan symbol wajah kekuasaan yang makin represif. Kesimpulannya: Penyebaran hoax yang meresahkan Masyarakat, karena termasuk kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat tidak dapat diselidiki apalagi ditingkatkan ke penyidikan oleh polisi.

Dihalaman yang sama saya juga membaca Berita Berjudul: “ Potongan Hukuman Romy cederal rasa keadilan.”. Saya sering membela perkara diluar negeri. Komentar atas putusan Pengadilan yang lagi dikasasi terbilang contempt of court, penghinaan atas putusan hakim. Seandainya Kompas juga menanggapi deponeering Kasus Korupsi Bibit- Chandra Hamzah yang dibebaskan SBY melalui deponeering, sebagai tindakan mencederai rasa keadilan, baru dapat saya katakan bahwa Berita Kompas obyektif, bukan memberitakan Berita yang berat sebelah. SBY membebaskan Korupsi Bibit-Chandra Hamzah ditengah giat giat nya beliau meneriakkan semboyan: ” Katakan tidak kepada Korupsi.”

Semua pidana yang melibatkan oknum oknum KPK dan pendukungnya bebas dari komentar negatif Kompas. Sebut saja perkara pidana deponeering Abraham Samad, Bambang Widjojanto, perkara korupsi Prof Denny Indrayana, perkara pembunuhan oleh Novel Baswedan di Bengkulu. Semua perkara pidana tersebut batal ke Pengadilan. Apakah Kasus Kasus ini yang dipeti eskan, tidak mencederai rasa keadilan?

 

Terus terang dalam rangka kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat saya harus katakan bahwa berdasarkan Berita Berita Hukum Kompas yang terjadi selama ini, ketika hal tersebut menyangkut pelanggaran Hukum KPK, Kompas tidak lebih dari pada kaki tangan KPK yang selalu membela kepentingan KPK agar KPK dimata masyarakat terlihat sebagai institusi bersih tanpa dosa. Rekan seperjuangan Kompas dalam hal ini adalah ICW yang pernah dibiayai KPK.

Saya teringat akan Kasus video panas Ariel alias Noah yang saya bela di Pengadilan Negeri Bandung. Fakta Hukumnya kurang lebih sama dengan Kasus Ravio Patra. Peretasan Video Panas melalui rekaman pribadinya, diluar pengetahuannya.

Informasi yang saya peroleh: Peretasnya dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama AGH. AGH tidak tersentuh Pengadilan karena katanya dia kebal Hukum. Didepan sidang yang tertutup untuk umum yang saya sendiri hadiri sebagai Pengacara Ariel, Ariel dengan tegas mengakui bahwa bukan dirinya yang menyebar luaskan video panas tersebut, yang peristiwa nya terjadi sebelum lahirnya Undang Undang nomor 44 tahun 2008.

Dunia Berita alias medsos membuat Berita yang menggiring. Ariel didakwa dan dituntut berdasarkan Undang Undang Pornografi. Diputus berdasarkan Pasal 29 Undang Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Padahal kejadian itu terjadi disekitar tahun 2005-2006 sebelum lahirnya Undang Undang nomor 44 tahun 2008.

Sayangnya Berita Pers yang menggiring tidak memihak Ariel. Pemberitaan sama sekali tidak mendukung Ariel sebagaimana Pers membantu Ravio Patra dibawah naungan kebebasan berpendapat. Bayangkan bagaimana Kompas keberatan bila Ravio Patra karena kasusnya, Ravio juga diperiksa sekalipun hanya sebagai saksi.

Dalam Hal kebebasan berpendapat untuk Kasus Ravio Patra Kompas bahkan sekali gus menyerang polisi yang katanya bertindak represif mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya. Kebebasan Pers pernah sangat dijunjung Tinggi Amerika. Setiap kotbah provokator di Mesjid, bebas pidana dibawah naungan kebebasan berpendapat. Di Singapura Pers benar benar dibawah Kendall Pemerintah. Setelah musibah runtuhnya twin tower Di New York, yang dikenal sebagai tindakan terorisme 11 September 2001 , kebebasan berpendapat yang hoax, provokator dilarang di Amerika.

Bila berita berita hoax fitnah yang menimpa seseorang terjadi, menurut kompas, polisi tidak bisa bertindak melakukan penyelidikan. Kalau ini terjadi, Polisi akan dicap melakukan tindakan represif, karena kekuasaan yang ada pada dirinya.

Kebebasan Pers Di Indonesia dalam kenyataannya diberlakukan secara sepihak/partisan. Tidak mengikuti azas Cover both side. Contohnya seperti apa yang saya sebutkan diatas… Setiap perbuatan pidana oknum KPK, seperti misalnya peristiwa pembunuhan oleh Novel Baswedan di Bengkulu, sekalipun perkaranya sedang digelar di Pengadilan Jakarta Selatan, tabuh diberitakan koran besar sekelas Kompas. . Sebaliknya Berita penyiraman air keras terhadap diri Novel Baswedan menjadi Berita utama.

Temuan Laporan Panitia Angket DPRRI mengenai penyelewengan oknum oknum KPK, temuan mengenai Korupsi KPK dan kejahatan jabatan KPK, bebas berita. Hal yang sama dialami Prof. Denny Indrayana yang terlibat Kasus Korupsi payment gate way. Berita Korupsi Prof. Denny Indrayana, tenggelam begitu saja, karena Medsos tidak mendukung. Bahkan Prof. Denny bebas melenggang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Selatan.

Nampaknya siegelintir golongan seperti ICW, oknum oknum tertentu KPK kelompok Novel Baswedan, Prof. Denny Indrayana, adalah termasuk kelompok yang didukung pers, sehingga mereka selalu terlindungi dari berita berita miring. Beda bila warga binaan lanjut usia, yang hanya wacana, disebar luaskan Medsos, dengan menggiring opini umum , agar wacana itu kandas ditengah jalan. Berapa banyak koruptor bukan merampok uang negara yang hanya karena gratifikasi sebesar 5-10 Juta rupiah yang harus dipenjarakan untuk 3-4 tahun. Bahkan Berita OTT mereka dibesar besarkan oleh Medsos.

Dilain pihak P-21 Korupsi Bibit- Chandra Hamzah dideponeer, tanpa nama mereka direhabiliter. Sampai akhir hidupnya mereka tetap berstatus tersangka; Tersangka yang tak pernah diadili. Tersangka tanpa pernah dipenjarakan. Bahkan Chandra Hamzah sekarang menduduki tempat basah selaku Komisaris Utama Bank Tabungan Negara dengan menikmati uang Negara atas honorarium Komisaris Utama yang diterimanya.Hal yang sama dinikmati oleh Bambang Widjojanto di pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai salah seorang pejabat disana. Padahal dalam perkara Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Bambang Widjojanto bersama Prof. Denny Indrayana mati matian berusaha menggagalkan Pemilihan Presiden Ir. Joko Widodo. Melalui deponeering perkara pidana Banbang Widjojanto, status Bambang Widjojanto, masih tetap tersangka. Deponeering hanya mengenyampingkan perkara. Deponeer tidak pernah mengrehabiliter nama tersangka Bambang Widjojanto. Hanya vonis bebas yang in kracht dan vonis Praperadilan yang memenangkan tersangka yang mengrehabiliter nama tersangka/terdakwa. Dimana dasar Hukum mengenyampingkan perkara para Komisioner KPK yang dideponeer demi kepentingan umum?. Sebagai Negara Hukum semua orang harus diperlakukan sama didepan Hukum tanpa Pengecualian. Bukankah perkara merekayasa keterangan saksi yang dilakukan oleh Bambang Widjojanto termasuk tindak pidana umum? Apakah perkara perkara Pidana oknum KPK yang gagal diadili, karena campur tangan Jaksa Agung yang melindungi mereka, tidak mencederai rasa keadilan?

Bandingkan dengan gratifikasi kurang lebih 40 anggota DPRD Malang yang divonis hanya karena disangka menerima gratifikasi antara 5-10 Juta dollar. Dibawah bendera kebebasan berpendapat, Pers dengan mudah membuat berita berita Pengadilan yang menggiring opini, mengatas namakan Rakyat.. Pers lupa bahwa ratifikasi International Covenant on Civil and Political Right, TOC (Corruption as Transnational Organized Crime) oleh Indonesia , menjunjung tinggi perlakuan non diskriminasi terhadap para warga binaan. Nyatanya para warga binaan korupsi diperlakukan secara diskriminatif. Pembunuh yang vonisnya 20 tahun bisa memperoleh remisi 50 persen. Dan masih banyak contoh contoh perlakuan diskriminatif lainnya yang sumbernya dapat diperoleh di Lapas Lapas diseluruh Indonesia. Jelas perlakuan diskriminasi melanggar Hak azasi manusia. Perlakuan diskriminatif bukan perlakuan beradab sesuai falsafah Pancasila. Perlakuan diskriminatif adalah perbuatan Biadab. Bertentangan dengan azas menghormati harkat, martabat Manusia Indonesia. Fakta Perlakuan diskriminasi ini, apabila menyangkut warga binaan vonis korupsi, luput atau sengaja tidak diberitakan sebahagian insan Pers. Pers Indonesia telah berubah arah. Dari menyuguhkan berita yang berimbang, sebahagian insan Pers Indonesia telah berubah menjadi Peradian Jalanan. Surat terbuka ini saya alamatkan ke Bapak Menteri Kominfo Yang terhormat Menteri Johnny G. Plate, sebagai Menteri yang mengawasi kebebasan berpendapat melalui dunia Berita..

Semoga bermanfaat.

 

Hormat saya.

 

Prof. O.C. Kaligis. Warga binaan Sukamiskin.

cc. Kabareskrim Yth, Komjen Pol. Lystio Sigit Prabowo..

cc. Dewan Pers.

 

Wartawan : Lie Efendi

Editor : IS

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Enam Anggota DPRD Kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim Ke Kejaksaan Agung Beberapa Waktu Lalu

Published

on

By

SAMARINDA, JARRAKPOSKALIMANTAN.COM – Enam anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yang terjerat kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang merugikan keuangan negara hingga Rp85 Miliar kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kasus ini sebenarnya menjerat sembilan tersangka, tiga diantaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Kemudian Kaspul Anwar dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP.

Sedangkan enam lainnya adalah Andi Harun, Ipong Muchlissoni, Agus Tantomo, Herlan Agus Salim (Almarhum), Abdul Hamid, dan Herman Alkohol. Ironisnya, tiga tersangka tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan.

Andi Harun menjabat anggota DPRD Kaltim, Agus Tantomo menjabat Wakil Bupati Berau dan Ipong Muchlissoni menjabat Bupati Ponorogo.

Saat dikonfirmasi, Humas Kejati Kaltim, Muhammad Farid mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan kasus tersebut sudah inkracht.

“Itu kasus sudah lama, bisa jadi inkracht. Saya tidak menemukan berkasnya. Mungkin bisa ke Kejari Samarinda,” kata Faried yang menjabat Kasi Penkum Kejati Kaltim.

Humas Kejari Samarinda, Yudhi mengatakan, berdasarkan data penyidikan dan surat penyidikan itu dikeluarkan Kejati. Sedangkan kita (Kejari Samarinda) hanya menyidangkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Samarinda ini.

Namun, lanjut Yudhi, dari kode surat perintah penyidikan Kejari itu, perkara tersebut sudah inkracht. “Soal lain mohon dikonfirmasi ke Kejati melalui Pak Yudhi,” jelasnya.

Sayang saat akan dikonfirmasi ulang, Farid tidak lagi merespon beberapa panggilan media ini.

Editor: GR

Wartawan: Kurnia

Continue Reading

Berita

BPI KPNPA RI Dukung Kapolri Bersihkan Jenderal Bermasalah di Internal Polri

Published

on

By

TANGSEL- Jarrakposkalimantan-

Sikapi perihal Surat Jalan Djoko Tjandra, yang ada keterlibatannya dengan para Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bertindak indispliner, tentunya patut dijadikan pembelajaran berharga bagi semua pihak

Atas kejadian tersebut, di tubuh  Polri sendiri melakukan bersih-bersih atas terungkapnya surat jalan, yang membuka tabir oknum Jenderal di Korps Bhayangkara yang mbalelo tersebut.

“Alhasil, surat jalan yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo sebagai momentum.

Agar Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri, terutama bagi Perwira Tinggi (Pati) Polri yang bermental bobrok dan nakal.

” Hal ini ditegaskan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, melalui Jarak News.com, Jum’at (17/7).

“Bersihkan para Jenderal bermental bobrok yang sekiranya mbalelo,” katanya, seraya menegaskan, “Marwah Polri itu harus dijaga. Jangan sampai para Jenderal kongkalikong dengan para koruptor,” dan Mafia Kasus  urainya.

“Jangan lupa, sembari proses berjalan, berikan kesempatan pada Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra,” dan harus sampai ke proses peradilan pidana , ujarnya.

“Kami dari BPI KPNPA RI berharap, agar tidak adanya tebang pilih, dan usut dalangnya sampai tuntas”, tegas Tubagus Rahmad Sukendar.

Di akhir perbincangan, Tubagus Rahmad menegaskan, bahwa BPI KPNPA RI sebagai mitra Polri sangat mendukung sikap tegas Kapolri dengan mencopot Pati Polri yang terindikasi terlibat dalam penerbitan Surat Jalan Djoko Tjandra, sekaligus proses hukum pidana.

“Kami meminta Kabareskrim dan Kadiv Propam Polri , untuk tidak gentar melaksanakan perintah Kapolri.

Sudah saatnya Polri dibersihkan dari para Jenderal yang berinfiliasi dengan mafia hukum maupun ‘cukong taipan’, agar marwah Polri kembali dipercaya masyarakat sebagai Institusi Polri yang profesional dan berintegritas,”

Dan saat ini reputasi Polri sedang dipertaruhkan karena kepercayaan masyarakat akan menghilang kepada Polri bila Polri tidak dapat memberantas para oknum Polri yang telah menyalahgunakan kewenangan nya .

Perlu diketahui dan bukannya menjadi rahasia umum didaerah banyak cukong taipan yang menguasai para PJU Polri sehingga banyak terjadi Makelar Kasus di Jajaran Polri.

Ini yang harus di tuntaskan untuk bagaimana Polri bisa menjadi pioner lembaga negara dalam  Penegakkan Hukum di NKRI ,tandasnya. (Red)

Sumber Berita : Jarrak.News
Editor : Kurnia

Continue Reading

Berita

Overload Kapasitas,KEMENKUMHAM JAWA BARAT Memindahkan Sembilan Puluh Napi Di LP Se Jawa Barat Ke Nusakambangan

Published

on

By

JAWABARAT – Jarrakposkalimantan.com

Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jabar menuturkan, jumlah isi lapas dan rutan se-Jabar per tanggal 16 Juli 2020 sebanyak 20.267 orang.

Dan perinciannya sebagai berikut, Narapidana sebanyak 17.032 orang dan Tahanan sebanyak 3.235 orang.

Berdasarkan data diatas jumlah tersebut melebihi overload kapasitas maka dari itu kemenhukam Jawa Barat, memindahkan 90 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan(WBP).

Ke 90 narapidana tersebut,diambil di enam lembaga pamasyarakatan (lapas) se Jawa Barat,dan dipindahkan ke Nusakambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan pemindahan narapidana ini adalah untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan meminamilasasi gangguan keamanan serta ketertiban lapas dan rutan se Jawa Barat.

Pemindahan  90 napi tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.05.08-810 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemindahan Narapidana ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar dan Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

Kami mengusulkan 95 napi dan tahanan di Jawa Barat dipindahkan ke
Nusakambangan. Tetapi yang disetujui hanya 90 orang.

Dan sebanyak 5 napi belum bisa dipindahkan karena rekomendasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masih ada perkara lain.

Lima napi yang tidak jadi dipindahkan itu, tiga dari Lapas Narkotika Kelas IIA Gunungsindur, satu dari Lapas Kelas I Cirebon, dan 1 dari Rutan Bandung atau Rutan Kebonwaru.

Lapas Kelas I Cirebon diusulkan 24 orang pindah ke Nusakambangan, tetapi satu batal.Kemudian, dari Lapas Narkotika Gunung Sindur dari 16napi, tiga tidak dipindah.

Sedangkan dari Rutan Kelas I Bandung satu napi yang hendak dipindahkan batal berangkat,dikarenakan MAP(Masih ada perkara lain).

Adapun perincian ke 90 napi yang dipindahkan itu berasal dari enam lapas, antara lain:
Lapas Kelas I Cirebon sebanyak 23 orang, Lapas Kelas IIA Gintung Cirebon 12 orang, Lapas Kelas IIA Karawang 15 orang,
Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung 22 orang, Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur 13 orang, dan Lapas Kelas IIA Khusus Gunung Sindur 5 orang.

Sumber Berita : Redaksi
Editor : Kurnia

 

Continue Reading

Trending