Connect with us

Nasional

Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty Minta Maaf soal Hamil di Kolam Renang

Published

on

     SITI HIKMAWATTY komissioner KPAI bikin heboh dengan pernyataan ‘wanita berenang bersama pria bisa hamil’. Sitti Hikmawatty kini meminta maaf.
“Iya. Bu Hikmah sampaikan (maaf) di group komisioner,” kata Ketua KPAI Susanto saat dikonfirmasi, Minggu (23/2/2020).
   Berikut ini penjelasan komisioner KPAI Sitti Hikmawatty soal hamil di kolam renang:
Terkait statemen saya mengenai kehamilan di kolam renang, perlu saya sampaikan sebagai berikut:
1. Saya meminta maaf kepada publik karena memberikan statemen yang tidak tepat
2. Statemen tersebut adalah statemen pribadi saya dan bukan dari KPAI. Dengan ini saya mencabut statemen tersebut
3. Saya memohon kepada semua pihak untuk tidak menyebarluaskan lebih jauh atau malah memviralkannya.
Demikian, atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terimakasih.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Enam Anggota DPRD Kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim Ke Kejaksaan Agung Beberapa Waktu Lalu

Published

on

By

SAMARINDA, JARRAKPOSKALIMANTAN.COM – Enam anggota DPRD Kaltim periode 1999-2004 yang terjerat kasus dugaan korupsi APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang merugikan keuangan negara hingga Rp85 Miliar kembali dilaporkan Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kaltim ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Kasus ini sebenarnya menjerat sembilan tersangka, tiga diantaranya sudah divonis Pengadilan Negeri Samarinda, yakni Sukardi Jarwo Putro dari Fraksi PDIP yang juga Ketua DPRD Kaltim 1999-2004. Kemudian Kaspul Anwar dari Fraksi Golkar dan Khairul Fuad dari Fraksi PDIP.

Sedangkan enam lainnya adalah Andi Harun, Ipong Muchlissoni, Agus Tantomo, Herlan Agus Salim (Almarhum), Abdul Hamid, dan Herman Alkohol. Ironisnya, tiga tersangka tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan.

Andi Harun menjabat anggota DPRD Kaltim, Agus Tantomo menjabat Wakil Bupati Berau dan Ipong Muchlissoni menjabat Bupati Ponorogo.

Saat dikonfirmasi, Humas Kejati Kaltim, Muhammad Farid mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, ada kemungkinan kasus tersebut sudah inkracht.

“Itu kasus sudah lama, bisa jadi inkracht. Saya tidak menemukan berkasnya. Mungkin bisa ke Kejari Samarinda,” kata Faried yang menjabat Kasi Penkum Kejati Kaltim.

Humas Kejari Samarinda, Yudhi mengatakan, berdasarkan data penyidikan dan surat penyidikan itu dikeluarkan Kejati. Sedangkan kita (Kejari Samarinda) hanya menyidangkan,” ungkap Kasi Intel Kejari Samarinda ini.

Namun, lanjut Yudhi, dari kode surat perintah penyidikan Kejari itu, perkara tersebut sudah inkracht. “Soal lain mohon dikonfirmasi ke Kejati melalui Pak Yudhi,” jelasnya.

Sayang saat akan dikonfirmasi ulang, Farid tidak lagi merespon beberapa panggilan media ini.

Editor: GR

Wartawan: Kurnia

Continue Reading

Berita

PERKEMBANGAN PELABUHAN GILIMANUK DI TINJAU SEKPROV BALI

Published

on

By

GILIMANUK- jarrakposkalimantan.com | Dewa Made Indra Sekretaris Provinsi (Sekprov) untuk kesekian kalinya meninjau langsung perkembangan terbaru terkait penanganan Covid-19 di Gilimanuk, Sabtu (20/6/2020).

Sekprov Dewa Indra menjelaskan bahwa sebelumnya Gugus Tugas mengambil kebijakan untuk menyediakan layanan rapid test khususnya dalam masa arus balik lebaran, namun kini para pelintas daerah wajib melakukan rapid test secara mandiri. Dan diperbolehkan masuk Bali apabila mampu menunjukkan surat keterangan rapid test non-reaktif.

“Sekarang di Pelabuhan Ketapang saja ada 2 layanan untuk rapid test. Dulu kan tidak ada. Sekarang juga arus balik lebaran sudah selesai dan sudah sewajarnya kita ambil kebijakan (rapid test mandiri, red) tersebut,” tandas Dewa Indra seperti dilansir Humas Pemprov Bali.

Sedangkan untuk merespon antrean panjang kendaraan khususnya truk, menurut Sekprov Dewa Indra, sudah terselesaikan dengan melihat sendiri keadaan di lapangan dimana arus kendaraan sudah terlihat lancar. “Artinya para sopir dan penumpang kendaraan tersebut sudah memahami kebijakan kita dan menjalankannya dengan baik,” ujarnya.

Terkait kesediaan alat untuk rapid test, birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menyebut kebutuhan Bali antara 1500-2000 kit rapid test setiap harinya di pintu-pintu masuk Bali sebelum kebijakan untuk melaksanakan rapid test secara mandiri bagi para pelintas daerah. Itu pun khusus untuk melayani angkutan logistik.

“Setelah kita prakondisikan sejak lama, sosialisasi masif, mendorong pelayanan rapid test dan lainnya maka kita ambil kebijakan yakni semua yang masuk Bali harus melakukan rapid test secara mandiri,” tandasnya lagi.

Dalam peninjauan tersebut, Sekprov Dewa Indra yang didampingi pula sejumlah kepala OPD terkait meninjau langsung fasilitas rapid test bagi para pelintas daerah. Serta juga melihat alur pengecekan kelengkapan administrasi kependudukan yang diperlukan sebelum memasuki Bali. Seperti diberitakan sebelumnya selain memperlihatkan surat keterangan rapid test non reaktif, para pendatang juga diwajibkan membawa data kependudukan, surat keterangan kerja, keterangan penjamin serta wajib mengisi aplikasi cek diri yang nantinya akan memantau keberadaan orang tersebut selama berada di Bali.

Penulis : Francelino & Sarjana

Editor : IS

Continue Reading

Berita

PELANTIKAN PEJABAT KEMENKUMHAM DILAKUKAN SECARA LIFE STREAMING

Published

on

By

Jakarta. JarrakposKalimantan.com | Yosanna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada Kamis (28/05) siang. Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham. Pelantikan dan pengambilan sumpah ditayangkan secara live melalui media live streaming. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Liberti Sitinjak, turut hadir langsung dalam kegiatan pelantikan yang bertempat di Graha Pengayoman tersebut.

Pelantikan Pejabat Kemenkumham

Pada kondisi yang masih krisis ini, Yasonna Laoly berpesan kepada para pejabat untuk terus berupaya melakukan mitigasi dan mengurangi risiko Covid-19. “Saudara sekalian harus mampu mengambil kebijakan secara cepat dan tepat” ujar Yasonna Laoly. Di masa pandemi ini, budaya kerja juga berubah dari bekerja di kantor menjadi bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). “Segeralah menciptakan budaya kerja yang mengedepankan media Teknologi Informasi (TI) serta menciptakan gaya hidup yang sehat dan teratur” lanjut Beliau. Membudayakan hidup “New Normal” yang sedang digagas dan disosialisasikan juga merupakan salah satu dari pesan Menkumham. “Selesaikan tugas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Persiapkan sebaik-baiknya dari segi aturan dan perkuat sinergitas baik internal maupun eksternal”

Adapun Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu Lucky Agung Binarto sebagai Kepala Biro Umum, Ibnu Chuldun sebagai Kepala Kantor Wilayah Riau, Sujonggo sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Danan Purnomo sebagai Kepala Kantor Wilayah Lampung, Mohamad Aliamsyah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Nofli sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis.

Sumber : Kemenkumham.go.id

Editor : IS

Continue Reading

Trending