Connect with us

Uncategorized

NEGARA TIDAK BOLEH KRIMINALISASIRAKYAT PAPUA

Published

on

NEGARA TIDAK BOLEH JUSTIFIKASI RASISME DAN PAPUA PHOBIA DENGAN KRIMINALISASI RAKYAT PAPUA

Oleh: Natalius Pigai

Pernyataan Wiranto bahwa perusuh di Manokwari diproses secara hukum sebagai mana dilansir media online kumparan, tanggal 19 agustus 2019.  Tentu saja Wiranto tidak eloķ dan pantas sasar kepada rakyat Papua ýang pada saat ini pòsisinya sebagai korban rasialisme di Indonesia. Apalagi rakyat Papua melakukan tindakan menentang/penghapusan diskriminasi rasial yang merupakan sèmangat/menstream dunia internasional yang ingin membangun peradaban baru anti diskriminasi dan masyarakat inklusif.

Negara sejatinya mendorong terciptanya situasi yang aman dan kondusif dengan pendekatan persuasif dan bermartabat, serta sebagai orang Jawa dimana sukunya adalah pelaku rasialisme bisa dianggap sangat subjektif dan tidak kredibel. 

 

Menjamurnya rasialisme dan Papua Phobia atau Phobia terhadap orang Papua dan kulit hitam sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Tindakan itu sudah dilakukan sejak pasca integrasi politik Indonesia 1970an kemudian 1980an sampai hari ini dan terus berlangsung.

Papua phobia justru dilakukan oleh kaum migran yang mengadu nasip hidup di Papua, àparat TNI/Polri, Pènegak Hukum dan Koorporasi, masyarakat Papua tidak memiliki daya juang untuk mencari keadilan melalui proses hukum.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembangunan integrasi politik di Papua secara subtansial. Akibatnya, kondisi hari ini adalah hasil resultante dari kegagalan pembentukan karakter dan rasa kebangsaan (nation and charakter Building).

Negara mesti berpikir dan bernarasi di tingkat seperti itu bukan bernarasi rendahan dan/atau bernarasi konotasi negatif dengan cara tambal sulam atau setiap masalah langsung diredam melalui penerapan delik secara kaku dan ketat.

Negara juga membangun grand design komprehensip tentang pembangunan integrasi politik nasional yang diikat karena adanya keadilan subtantif yaitu keadilan pembangunan maupun keadilan pembagian kekuasaan untuk membangun Indonesia tanggung rènteng.

Bagimana 74 tahun Presiden dan Wakil Presiden dipimpin hanya oleh satu suku dari 714 suku di Indonesia. Itu adalah problam paling serius. Maka; design politik kebangsaan dan multi kultur melalui:

 1). Tanpa presidensial threshold. 2). Sistim pemilu Popular Vote (satu orang satu suara satu nilai) dianggati dengan Èĺektoral Collage (sistim distrik); 3). Sistim giliran Jawa luar Jawa atau Indonesia Timur, tengah dan barat; 4). Konsensus nasional ùntuk pembagian kekuasaan dan struktur anggaran nasional; 5). Meninggalkan desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris, karena setiap daerah memiliki gaya dan pola kepemimpinan serta adat istiadat yang berbeda

Itulah pekerjaan pelerjaan pemerintah yang sesungguhnya untuk memantapkan politik lebanģsaan untuk ratusan tahun yang akan datang.

Kecenderungan hari ini adalah design politik menguntungkan satu suku dan tercipta kultus budaya dan suku, semakin haus akan kekuasaan, makin rakus dan sombong sehingga merendahkan harkat dan martabat suku-suku lain sebagaimana terjadi pada hari ini.

Saya meminta saudara Negara tidak menyalagunakan otoritas negara untuk menjastifikasi tindakan rasisme dengan kriminalisasi terhadap rakyat Papua yang protes baik di Manokwari, Sorong, Jayapura dan hampir semua penjuru Propinsi Papua dan Papua Barat.

Tindàkan rasialisme itu tindakan yang menyerang dan merendahkan martàbat setiap individu. Karena itu ketika orang Papua dikatakan Monýet dan Gorila, tentu memancing reaksi indìvidu yang ras, warna kulit dan etño biologis yang sama sebagai bangsa Papua melanesia. Karena itulah tindakan perlawanan atau anti rasial muncul secara spontanitas oleh setiap individu di Papua.

Jadi, tidak ada aktor yang mengarahkan, menuntutn dan memimpin.

Pemerintah mendorong proses hukum terhadap rakyat Papua, maka sudah dipastikan kriminalisasi dan ketidak adilan.

Sebagai aktivis kemanusiaan yang secara individu pernah menangani lima belas ribu kasus di Indonesia, pernah mengunjungi 34 Propinsi di Indonesia meneliti dan melihat lebih dari 400 Kabupaten/Kota, sangat memahami tipologi kasus, sehingga mudah memperkirakan perlawanan besar akan muncul dan fragmentasi suku, agama, antar golongan àkan makin mengkristal.

Dalam konteks sosiologi konflik, rasialisme muncul sebagai isu yang timbul tenggelam (recurent issues). Di Negara lain, perlawanan terhadap rasialisme, senophobia dan anti semistik  adalah perang tanpa titik akhir (infinity war). Ìtu yang harus dicamkan.

Natalius Pigai
(Aktivis Kemanusiaan)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Polres Bontang Meninjau Langsung Adanya Aktifitas Penambangan Galian C Oleh PT KIE

Published

on

By

Samarinda, JarrakposKalimamtan.com – Di duga ada aktifitas penambangan bahan galian C, Polres Bontang melakukan penertiban di dua titik di jalan Flores dan wilayah PT KIE, Rabu (13/5).

 

Suwarno yang hadir mendampingi Kapolres saat melakukan peninjauan lapangan. Dari pihak KIE membantah telah melakukan kegiatan penambangan bahan galian C di wilayahnya, seperti yang disampaikan oleh Koordinator Pengamanan Kawasan PT KIE.

 

Langsung dihadapan Kapolres dan rombongan, pihak KIE Suwarno mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di kawasan industri milik PT KIE adalah kegiatan pemerataan tanah dan tidak dibawa kemana-mana. Sebagai dari anak perusahaan PT KIE hanya mensuplai kepada pihak Pupuk Kaltim (PKT) sebagai induk perusahaan.

 

“Ini murni antara bapak dengan anak, dalam hal ini Pupuk Kaltim sebagai induknya, KIE sebagai anak perusahaannya yah kita menyuplai untuk perusahaan PKT,” ujarnya.

 

“Tapi dasar izin tetap kita urus, kita mutlak punya izin untuk pemeratan lahan yang dikeluarkan oleh Dinas PTSP Provinsi Kalimantan Timur, ini adalah kegiatan yang ada di dalam kawasan industri, ini tidak dibawa kemana-mana hanya murni disekitar kawasan industri,” tegasnya.

 

Suwarno juga menambahkan, bahwa pihaknya juga sudah memiliki izin kawasan tetap dari Department Perindustrian Pusat, dimana kita berhak untuk mengelola lahan yang ada didalam kawasan tersebut.

 

“Sebenarnya kita secara aturan kawasan industri itu berhak untuk mengelola lahan yang ada di dalam itu,” ujarnya.

 

Pihak KIE Suwarno menyayangkan laporan yang dilayangkan pihak LBH Populis Borneo karena sebelumnya tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kebenarannya pada pihak kami terkait dugaan kegiatan penambangan bahan galian C yang dilakukan di kawasan PT KIE.

 

“Setau saya ini belum ada konfirmasi, kami justru dapat informasi dari pihak intel polres bahwa ini mau ada sidak, mau ada peninjauan lokasi. Kita dibilang katanya ilegal tidak punya izin padahal kita izin lengkap semua ada,” ujarnya.

 

Suwarno juga menyampaikan pihak KIE siap jika seandainya nanti diadakan audensi dan siap menunjukan perihal izin dari Dinas PTSP Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

 

“Tadi Kapolres juga sudah menyampaikan nanti akan diundang, untuk berdiskusilah membahas dokumen-dokumen terkait ini seperti apa,” ujarnya.

 

Yang turut hadir dalam meninjau lapangan kasat reskrim Polres Bontang, AKP Mahfud terkait laporan yang berada di kawasan PT KIE pihaknya hanya tinggal melengkapi berkas perizinannya saja, apabila izin yang dimiliki PT KIE ternyata lengkap maka tidak masalah sebab kegiatan tersebut diperuntukan keperluan perusahaan bukan dijual umum.

 

“Kalau disini kawasan industri kita tinggal melengkapi berkas perizinannya saja nanti kita minta tembusannya dari KIE karena ini izinnya tahun 2020 sudah keluar, yang Reskrim miliki itu tahun 2018 jadi yang terbaru belum kita miliki berdasarkan laporan nanti kita mintai,”ujarnya.

Continue Reading

Uncategorized

Menakar Efektivitas Pemasyarakatan dan PP 99

Published

on

By

Salah seorang dari Alumnus Pascasarjana Kriminologi UI yaitu Dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Bahwa Pemasyarakatan Indonesia telah berusia 56 tahun yang bertepatan dengan hari ini 26 April 2020. Tujuan Pemasyarakatan adalah Reintegrasisosial, yang kemudian di tegaskan di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Masih banyak berbagai kelemahan yang di hadapi Pemasyarakatan. Masyarakat Publik pun masih belum paham apa yang di lakukan dan apa tujuan dari pemasyarakatan. Yang terbesar dan masih mengganjal yaitu kuatnya sentimen untuk mwnghukum dan kuatnya keinginan membuat menderita.

Melalui PP Tahun 1999 Nomor 32, telah di atur ketentuan tentang pemenuhan hak warga binaan yang menerjemahkan lehlbih jauh ketentuan dalam pemasyarakatan. Namun PP ini di ubah di tahun 2012 untuk kedua kalinya menjadi PP No 99. PP 99 ini terakhir kali menuai perdebatan saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang percepetan pengeluaran narapidana melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Menurut praktisi PP 99 dianggap sebagai latar terjadinya turbelensi berupa kerusuhan beruntun sejak PP 99 di berlakukan. Di dalam PP 99 ini apa yabg menjadi persoalannya.

 

Aliran Hukum Neo Kalsik mempengaruhi sistem Pemasyarakatanyang di dalamnya adanpertimbangan sosiologis dan filosofis Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pemenjaraan sangat menekankan pada balas dendam dan penjeraa , hal ini di pandang tak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pemasyarakatan di buat agar narapidana menyadari akan kesalahaannya dan tidak lagi mengulangi kejahatan dan kembali lagi menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.

Undang Undang Pemasyarakatan pada dasar hukum pelaksanaan pidana (Hukum Penitensier), yang merupakan sebagian dari hukum positif, yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksiyang diterima, lamanya sanksi yang diterima itu dirasakan oleh si pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Pelaksanaan hukum penitensier tidak terlepas dari hukum pidana. Hubungan keduanya adalah bahwa segala pidana (straf) ataupun tindakan (matregel) yang diberikan oleh KUHP bagi si pelanggarnya itu diatur bagaimana pelaksanaannya oleh hukum penitensier.

Oleh karena itu, hukum penitensier mulai bekerja di saat hukum pidana berhenti bekerja, dan hakim telah menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatannya (Marlina, 2011). Dalam kaitan ini Gayus Lumbuun (Hakim Agung RI), dalam Seminar Nasional tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap Tindak Pidana Khusus di UKI Jakarta tanggal 12 Maret 2015, menyatakan bahwa proses penegakan hukum terdiri dari dua variable yaitu penghukuman (punishment) dan pembinaan (treatment). Walaupun Pemasyarakatan merupakan hukum pelaksanaan pidana tapi dalam pengelompokan ilmu hukum tidak lagi dimasukan ke dalam ranah hukum pidana, akan tetapi sudah masuk ke dalam ranah hukum Administrasi Negara.

Ketika putusan hakim dilakukan oleh Jaksa (eksekusi), maka berakhirlah proses acara pidana. Sampai disitulah wilayah acara pidana, dan selanjutnya pembinaan narapidana berada di dalam wilayah eksekutif, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Eksekusi oleh Jaksa merupakan serah terima terpidana dari kekuasaan yudikatif kepada eksekutif. Dipandang dari sudut proses penegakan hukum, maka hukum pidana bekerja pada saat pra ajudikasi dan saat ajudikasi. Sedangkan hukum pelaksanaan pidana atau hukum penitensier (Pemasyarakatan) bekerja pada saat post ajudikasi.

Untuk itulah di dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan diatur hak-hak narapidana secara limitatif, misalnya mendapat remisi, pembebasan bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan lain sebagainya. Sebelumnya, di dalam pasal 5 dinyatakan bahwa system pembinaan oleh Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan hak dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

PP 99 Tahun 2012 pada prinsipnya mengatur perbedaan perlakuan dalam pelayanan hak-hak (remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat) antara narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi dengan narapidana lainnya (kriminal umum). Alasan perbedaan perlakuan ini, seperti dicantumkan dalam ‘dictum’ pertimbangan-nya, adalah karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat, korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Sehingga perlu diperketat syarat dan tata cara pemenuhan hak-hak tersebut untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Walaupun digunakan terminologi “pengetatan”, ketentuan ini berpengaruh kepada terhambatnya dan tidak terpenuhinya hak narapidana sehingga mereka merasa dirugikan karena diperlakukan secara diskriminatif. Padahal hal ini bertentangan dengan asas persamaan perlakuan yang diatur dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan. Disamping itu, jika diperhatikan dari ancangan filosofis PP ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah mengambil ranah yudikatif karena kebijakan pengetatan atau pengurangan hak tersebut didasarkan atas perbuatan (delik) ketika narapidana terdampak melakukan tindak pidana yakni narkotika, teroris, korupsi dan lain-lain. Hal mana ini sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu tentang unsur-unsur yang memberatkan dan yang meringankan pada saat menjatuhkan hukuman. Termasuk apakah seseorang termasuk sebagai justice collaborator atau bukan.

Terang bahwa kebijakan ini bertentangan dengan sendirinya dengan hakekat tugas eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap hak-hak warganegara (dalam hal ini narapidana). Apabila ada keinginan dari bangsa ini untuk menyatakan bahwa kasus-kasus yang diatur dalam PP99 ini dianggap sebagai“serious crimes”serta membahayakan, maka pemberatan hukumannya tidak bisa diatur dalam ranah hukum administrasi Negara (hukum Pemasyarakatan) akan tetapi dalam ranah hukum pidana.

Inilah mengapa di dalam poin 43 Implementation The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, yang disusun oleh PBB dan dikemukakan dalam konferensi di Genewa Swiss pada tahun 1968 dinyatakan bahwa tidak seorangpun akan dipidana dua kali untuk pelanggaran yang sama. Pengasingan (pemenjaraan) dari pelanggar itu tidak boleh mencakup pembuangan atau diskriminasi, serta tidak boleh dicabut hak-hak asasinya sebagai manusia. Para pelanggar tidak akan belajar menghargai hak-hak orang lain, bila hak-hak mereka sendiri tidak diakui atau justru dilanggar.

PP 99 seolah-olah memberikan wewenang kepada eksekutif untuk melakukan penghukuman kembali kepada narapidana korupsi, teroris, atau narkotika. Hans Kelsen (1971) menyatakan bahwa bukan berarti eksekutif tidak bisa menjatuhkan hukuman, akan tetapi wewenang penjatuhan hukuman tersebut ditujukan kepada warganegara yang melanggar peraturan internalnya yaitu hukum administrasi Negara. Dalam konteks Pemasyarakatan berarti melanggar peraturan yang berlaku di dalam Lapas.

Dalam hal ini mengajak agar Pemerintah dapat mendiskusikan kembali persoalan peraturan pemenuhan hak warga binaan ini secara proporsional. Tempatkan kewenangan secara tepat dan sesuai dengan cara berfikir di dalam ketatanegaraan. Tidak lupa pula mengingat kembali, bahwa Pemasyarakatan tidak dirancang untuk menyiksa, membalas, atau menjerakan dengan penderitaan, sebagaimana disepakati di dalam konferensi Lembang 56 tahun yang lalu itu.

IS

Continue Reading

Uncategorized

Narapidan Rusuh dan Bakar Lapas Kelas II Sorong

Published

on

By

Sorong 22/04/2020, JarrakposKalimantan.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Sorong kerusuhan. Aparat gabungan TNI san Polri (Brimob) bersenjata di kerahkan ke Lapas Kelas II Sorong. Para narapidana dan tahanan mengamuk dan membakar Lapas tersebut

Watercannon Untuk Mengatasi Kerusuhan Di lapas II Sorong

AKBP Ary Nyoto Setiawan sebagai pimpinan Kapolres Sorong Kota sudah berhasil masuk ke dalam lapas yang di bakar narapidana dan tahanan tadi sore. Sebuah watercanon dan dua mobil pemadam kebakaran di kerahkan ke lapas untuk memadamkan api di sebagian bangunan.

Aparat TNI dan Polisi meminta agar para narapidan tenang dan tidak anarkis. untuk mengantisipasi kemungkinan ada kerusuhan susulan para aparat  masih berjaga-jaga.

“Kami jamin semuanya akan kembali tenang, anggota sudah ada di sini, kami melakukan langkah-langkah persuasif. Pengamanan sampai suasana benar-benar kondusif,” kata Ary.

Pemadam Kebakaran yang dikerahkan ke Lapas Kelas II Sorong

Diduga kerusuhan Lapas Sorong dipicu oleh aksi protes narapidana yang yang tidak menerima hanya 50 orang di antara mereka yang mendapat asimilasi dan dibebaskan.

Minus Ananto Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong, mengatakan ada 335 warga binaan mendekam di lapas tersebut. “Kami masih berusaha menenangkan mereka dulu agar kejadian tidak meluas,” ujarnya.

IS

Continue Reading

Trending